Sebuah badan pengawas HAM global mengancam akan menurunkan status internasional Komisi HAM Australia karena keterlibatan pemerintahnya dalam penunjukan kepemimpinan kunci lembaga itu.
Komisi itu berisiko kehilangan "Status A" untuk pertama kalinya dalam 30 tahun sejarah terbentuknya. Penurunan peringkat itu bisa membuatnya kehilangan hak partisipasinya di Dewan HAM PBB.
Aliansi Global Lembaga-lembaga HAM Nasional (GANHRI), yang memberikan akreditasi itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Canberra terkadang mengabaikan proses seleksi berdasarkan prestasi dalam penunjukan kepemimpinan Komisi HAM Australia.
GANHRI menyampaikan tudingan itu dengan merujuk pada penunjukan langsung dua posisi kepemimpinan penting dalam Komisi HAM Australia oleh jaksa agung Australia -- Komisioner Diskriminasi Disabilitas Ben Gauntlett dan Komisioner HAM Lorraine Finlay. Ia memperingatkan bahwa penunjukan semacam itu berpotensi mempertanyakan legitimasi orang yang ditunjuk dan independensi lembaga HAM itu.
Penunjukan langsung Finlay tahun lalu memicu kontroversi. Grace Tame, seorang penyintas kekerasan seksual yang dinobatkan sebagai Australian of the Year, menyebutnya sebagai "kesalahan besar" mengingat Finlay menentang undang-undang yang mengharuskan persetujuan afirmatif untuk melakukan aktivitas seksual.
Hugh de Kretser, direktur eksekutif Pusat Hukum HAM, mengatakan bahwa tindakan pemerintah itu "membahayakan badan pengawas HAM nasional kita pada saat yang kritis bagi HAM, baik di dalam negeri maupun dunia".
Komisi Hak Asasi Manusia Australia akan tetap dalam pengawasan dalam 18 bulan ke depan sampai keputusan tentang statusnya dibuat pada Oktober 2023, kata GANHRI. [ab/ka]