Amerika Serikat akan memperkenalkan sebuah resolusi di Dewan Keamanan PBB yang mengutuk referendum yang diadakan Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki, kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada Selasa (27/9).
Dalam konferensi pers setelah pertemuan itu, Thomas-Greenfield mengatakan resolusi tersebut, yang akan diperkenalkan bersama Albania, akan meminta negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina. Selain itu, resolusi itu juga mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya.
BACA JUGA: Pemimpin Eropa Curiga Kebocoran Pipa Gas di Laut Baltik Akibat SabotaseThomas-Greenfield memperkirakan resolusi akan diperkenalkan pada akhir minggu ini atau awal minggu depan.
Rusia memiliki kemampuan untuk memveto resolusi, tetapi Thomas-Greenfield mengatakan jika hal itu terjadi, Amerika Serikat akan meminta Sidang Umum PBB untuk mengirim pesan ke Rusia.
Dewan Keamanan, yang telah bertemu lebih dari 20 kali untuk membahas Ukraina pada tahun ini, tidak bisa mengambil tindakan yang berarti karena Rusia adalah anggota tetap pemegang hak veto, seperti juga Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan China.
Pemungutan suara dimulai pada Jumat (23/9) di empat wilayah Ukraina yang sebagian besar dikuasai oleh pasukan Rusia. Referendum tersebut merupakan awal dari rencana Presiden Vladimir Putin mencaplok sebagian besar Ukraina yang menurut pihak Barat melanggar hukum internasional, dan secara signifikan meningkatkan perang di wilayah tersebut.
Setelah melancarkan invasi yang sudah berlangsung hampir selama tujuh bulan dan menewaskan puluhan ribu serta membuat beberapa kota di timur Ukraina menjadi terlantar, Putin mengisyaratkan akan mencaplok sejumlah wilayah jika orang-orang yang tinggal di wilayah yang dikuasai Rusia memilih bergabung dengan Rusia.
BACA JUGA: AS, PBB Dukung Ukraina, sementara Rusia Umumkan Hasil Referendum Dukung Upaya PencaplokanUkraina mengatakan, dalam banyak kasus, pemungutan suara dilakukan di bawah todongan senjata.
Pejabat yang ditunjuk Rusia di empat wilayah Ukraina yang diduduki melaporkan pada Selasa bahwa mayoritas warga mendukung wilayahnya untuk menjadi bagian dari Rusia setelah pemungutan suara yang berlangsung selama lima hari. [ka/jm]