Arab Saudi Tolak Kursi di Dewan Keamanan PBB

Suasana sidang Dewan Keamanan PBB di Kantor Pusat PBB, 27 September 2013 (Foto: dok).

Arab Saudi telah menolak kursi di Dewan Keamanan PBB karena adanya standar ganda yang menghalangi keefektifan badan itu.
Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan negara itu tidak akan bergabung dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, hingga badan tersebut melangsungkan reformasi yang memungkinkan badan itu memelihara perdamaian dan keamanan dunia, Jumat (18/10).

Dalam tindakan yang jarang dilakukan hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Saudi mengecam dewan tersebut karena tidak menyetujui resolusi untuk menghukum Presiden Suriah Bashar al-Assad atas perannya dalam dua setengah tahun perang saudara berdarah di negara itu. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi Saudi, Kementerian Luar Negeri itu juga mengecam apa yang dinilai “standard ganda” dewan itu dan menyerukan dilakukannya reformasi, yang tidak dijelaskan.

Jurubicara PBB Martin Nesirky mengatakan ia percaya penolakan Saudi itu terhadap kursi di Dewan Keamanan PBB belum pernah terjadi.

Rusia menyatakan terkejut atas keputusan Arab Saudi itu, dan menyatakan dewan itu baru-baru ini menyetujui resolusi untuk memusnahkan senjata kimia Suriah.

Dutabesar Perancis untuk PBB Gerard Araud mengatakan Perancis memahami rasa frustrasi Arab Saudi. Menurutnya, itu mencerminkan frustrasi sebagian besar komunitas internasional atas ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB bertindak atas veto-veto yang dilakukan berulangkali oleh anggota tetapnya.

Rusia dan China, keduanya anggota tetap dewan itu, memveto resolusi semacam itu selama tiga kali.

Amerika, Inggris dan Perancis adalah anggota tetap lain dewan itu yang dapat menggunakan hak vetonya atas resolusi penting. Anggota-anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun oleh Majelis Umum PBB.

Arab Saudi mendukung para pemberontak yang berperang menentang Assad.

Pernyataan kementerian luar negeri itu mengatakan ketiadaan tindakan dari dewan itu telah membiarkan pemimpin Suriah membunuh rakyatnya sendiri. Kementerian itu juga menyebutkan bahwa ketidakmampuan dewan itu untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun adalah bukti ketidakefektifan badan itu.