Anggota Kongres Amerika Serikat akan mengambil langkah penting untuk mencabut otorisasi wewenang perang presiden yang telah berusia puluhan tahun pada minggu ini, di saat upaya untuk menegaskan kembali otoritas Kongres tampaknya mendapat dukungan yang semakin besar.
“Baik Partai Demokrat maupun Partai Republik telah sampai pada kesimpulan yang sama: kita harus meninggalkan perang Irak untuk selamanya. Dan itu berarti kita harus mengawalinya dengan mengakhiri otoritas hukum yang memulai perang itu,” kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dalam sidang Senat pada minggu lalu, sambil memuji upaya bipartisan.
Anggota Kongres dalam beberapa tahun terakhir sudah berulangkali berusaha mencabut Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer (AUMF) tahun 2001 dan 2002, yang disahkan setelah serangan teroris 11 September 2001. Otorisasi itu memberi presiden AS kekuasaan yang luas untuk melakukan operasi militer tanpa harus memperoleh persetujuan Kongres yang memiliki hak konstitusional.
Sampai saat ini, setiap upaya mengakhiri AUMF gagal di tengah kecaman bahwa pencabutan otorisasi tersebut membahayakan keamanan nasional AS dan pasukan AS di luar negeri.
Selain mencabut AUMF yang mengesahkan perang 2003 di Irak, rancangan undang-undang yang dipertimbangkan pada minggu ini di Komite Hubungan Luar Negeri Senat juga akan mencabut AUMF 1991 yang memberi wewenang kepada Presiden George Herbert Walker Bush untuk mengirim pasukan ke Irak.
“Irak adalah mitra strategis Amerika Serikat dalam memajukan keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Sayangnya, menurut undang-undang yang masih berlaku ini, Irak secara teknis masih menjadi musuh Amerikat,”kata Senator Republik Todd Young, salah seorang pendukung RUU tersebut, dalam sebuah pernyataan.
“Ketidakkonsistenan dan ketidakakuratan ini harus diperbaiki. Kongres harus melakukan tugasnya dan menganggap serius keputusan untuk tidak hanya melibatkan Amerika Serikat dalam perang, tetapi untuk secara tegas mengatakan bahwa kita tidak lagi berperang.” [my/lt]