JAKARTA —
Walhi menilai dalam visi misi capres dan cawapres Prabowo-Hatta serta Jokowi-JK tidak menunjukkan secara nyata kepeduliannya terhadap lingkungan. Menurut anggota dewan nasional Walhi, Khalisah Khalid dalam diskusi di Jakarta, Kamis (12/6), rusaknya lingkungan selama ini disebabkan karena eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan oleh perusahaan-perusahana besar.
Ia menambahkan perilaku para pengusaha tersebut dibiarkan oleh pemerintah karena adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu terutama di daerah.
“82,5 persen pelaku pengrusakan lingkungan, pelaku penyebab bencana ekologi adalah korporasi sebagian besar ada di palm oil, kemudian di tambang dan HTI, angka kekerasan tertinggi di Indonesia adalah konflik agraria dan sumber daya alam, baru kemudian konflik sara dan politik di pilkada-pilkada,” kata Khalisah Khalid.
Khalisah Khalid menambahkan, presiden dan wakil presiden mendatang harus melakukan perubahan total terhadap upaya perbaikan lingkungan karena sudah sangat mengkhawatirkan.
“Bagaimana agenda strategis yang akan dilakukan dua kandidat ini dibungkus dalam kebijakan, kami melihat bahwa kejahatan lingkungan itu sudah sampai pada extra ordinary, begitu kompleks dibalik itu ada kebijakan negara yang mendukung praktek kejahatan korporasi dalam penghancuran lingkungan itu menjadi legal,” tambahnya.
Pada kesempatan sama, Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, pelanggaran HAM tidak saja terjadi pada persoalan-persoalan politik melainkan juga dapat terjadi melalui persoalan berbasis sumber daya alam.
“Sebuah pelanggaran HAM jika pelakunya tidak dihukum maka dia berpotensi melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk-bentuk yang lain, bahwa para pelanggar HAM itu biasanya kolaborasi antara perusahaan-perusahaan dengan institusi dari aparatur-aparatur negara, daerah lebih banyak, memanipulasi lahirnya kebijakan lalu mereka melakukan eksploitasi, korban-korbanya itu masyarakat adat, petani, pemimpin komunitas misalnya paguyuban petani itu dikriminalkan, organisasi pemuda yang membela dikriminalkan, bahkan sampai ibu-ibu,” kata Haris Azhar.
Walhi dan Kontras juga menyoroti masalah akan dilanjutkannya Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI oleh pemerintahan mendatang.
Menurut Khalisah Khalid dan Haris Azhar proyek-proyek dalam MP3EI sejak tahun 2011 hingga tahun 2025 banyak bersinggungan dengan lingkungan karena pemerintah fokus pada pembangunan infrastuktur dan dalam realisasinya mengorbankan lingkungan seperti pembabatan hutan dan sawah.
Ia menambahkan perilaku para pengusaha tersebut dibiarkan oleh pemerintah karena adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu terutama di daerah.
“82,5 persen pelaku pengrusakan lingkungan, pelaku penyebab bencana ekologi adalah korporasi sebagian besar ada di palm oil, kemudian di tambang dan HTI, angka kekerasan tertinggi di Indonesia adalah konflik agraria dan sumber daya alam, baru kemudian konflik sara dan politik di pilkada-pilkada,” kata Khalisah Khalid.
Khalisah Khalid menambahkan, presiden dan wakil presiden mendatang harus melakukan perubahan total terhadap upaya perbaikan lingkungan karena sudah sangat mengkhawatirkan.
“Bagaimana agenda strategis yang akan dilakukan dua kandidat ini dibungkus dalam kebijakan, kami melihat bahwa kejahatan lingkungan itu sudah sampai pada extra ordinary, begitu kompleks dibalik itu ada kebijakan negara yang mendukung praktek kejahatan korporasi dalam penghancuran lingkungan itu menjadi legal,” tambahnya.
Pada kesempatan sama, Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, pelanggaran HAM tidak saja terjadi pada persoalan-persoalan politik melainkan juga dapat terjadi melalui persoalan berbasis sumber daya alam.
“Sebuah pelanggaran HAM jika pelakunya tidak dihukum maka dia berpotensi melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk-bentuk yang lain, bahwa para pelanggar HAM itu biasanya kolaborasi antara perusahaan-perusahaan dengan institusi dari aparatur-aparatur negara, daerah lebih banyak, memanipulasi lahirnya kebijakan lalu mereka melakukan eksploitasi, korban-korbanya itu masyarakat adat, petani, pemimpin komunitas misalnya paguyuban petani itu dikriminalkan, organisasi pemuda yang membela dikriminalkan, bahkan sampai ibu-ibu,” kata Haris Azhar.
Walhi dan Kontras juga menyoroti masalah akan dilanjutkannya Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI oleh pemerintahan mendatang.
Menurut Khalisah Khalid dan Haris Azhar proyek-proyek dalam MP3EI sejak tahun 2011 hingga tahun 2025 banyak bersinggungan dengan lingkungan karena pemerintah fokus pada pembangunan infrastuktur dan dalam realisasinya mengorbankan lingkungan seperti pembabatan hutan dan sawah.
