Sabtu, 26 Juli 2014 Waktu UTC: 19:14

Berita / Indonesia

Pemerintah Umumkan 4 Paket Kebijakan Penyelamatan Ekonomi Nasional

Pemerintah menyampaikan paket kebijakan penyelamatan ekonomi, setelah terjadi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan rupiah akhir-akhir ini.

Presiden SBY dan Wapres Boediono menyikapi situasi ekonomi nasional terkait pelemahan rupiah dan indeks harga saham gabungan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (21/08).  (VOA/Andylala)
Presiden SBY dan Wapres Boediono menyikapi situasi ekonomi nasional terkait pelemahan rupiah dan indeks harga saham gabungan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (21/08). (VOA/Andylala)
— Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di kantor Presiden Jakarta Jum’at (23/8) usai sidang kabinet terbatas yang juga dihadiri perwakilan dunia usaha, menyampaikan empat paket kebijakan penyelamatan ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, akibat perlemahan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terjadi beberapa hari terakhir.

Hatta menjelaskan empat paket kebijakan penyelamatan ekonomi itu adalah perbaikan neraca transaksi perjalanan dan menjaga nilai tukar rupiah, pemberian insentif, dan menjaga daya beli masyarakat serta menjaga tingkat inflasi. Paket terakhir kebijakan penyelamatan ekonomi ini menurut Hatta adalah percepatan investasi.

"(Dalam) upaya memperbaiki neraca transaksi perjalanan atau current account defisit dan menjaga nilai tukar rupiah, Pemerintah akan mendorong ekspor dengan memberikan additional deduction tax untuk sektor padat karya yg memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi. Kedua, menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam porsi solar, sehingga akan mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor," jelas Menteri Hatta.

"Ketiga, menetapkan pengenaan pajak barang mewah yang berasal dari impor seperti mobil cbu, branded product, yang sekarang berkisar sudah 75 persen akan menjadi 125 persen hingga 150 persen. Kemudian perbaikan ekspor mineral dengan memberikan relaksasi prosedur yang terkait dengan quota," tambah Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Hatta Rajasa menambahkan untuk paket yang kedua, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memberikan insentif dengan tetap membuktikan bahwa fiskal defisit berada pada kisaran 2,38 persen.

Pemerintah menurut Hatta, juga akan memberikan relaksasi pembatasan fasilitas kawasan berikat untuk produk domestik, dan juga penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (ppn) buku, pengapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (ppnbm) untuk produk dasar, yang sudah tidak tergolong barang mewah.

Pemerintah juga berupaya menjaga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan skema kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang mengacu pada Kriteria Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI). Dari sisi pemerintah, untuk mengatasi inflasi atau harga yang bergejolak yang muncul akhir-akhir ini, maka pemerintah akan mengubah tata niaga, seperti daging sapi dan holtikultura dari pembatasan kuantitas atau menggunakan kuota menjadi mekanisme yang mengandalkan pada harga," jelas Menko Hatta.

Paket yang keempat tambah Hatta, terkait dengan percepatan investasi. Pemerintah menurut Hatta, berupaya menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. Hatta mencontohkan, saat ini sudah dirumuskan penyederhanaan perizinan di bidang investasi hulu migas dari 69 jenis perizinan menjadi 8 jenis perizinan.

Pemerintah juga tengah menyelesaikan revisi peraturan Presiden tentang daftar negatif investasi yang lebih ramah kepada investor. Menurut Menko Hatta, Pemerintah juga tengah mempercepat program-program investasi berbasis Agro, CPO, Kakao, Rotan, serta mineral, logam, bauksit, nikel dan tembaga. Dengan memberikan insentif berupa tax holiday dan tax alllowance. Hal ini menurut Hatta, terkait dengan percepatan renegosiasi kontrak karya dan perencanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan tahunan (PKP2T).

Agar kondisi perekonomian tidak semakin memburuk, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat kabinet meminta jajaran kementerian untuk segera bekerja menjalankan paket kebijakan yang sudah ditetapkan.

"Tentu ada monitoring yg dilakukan oleh menko perekonomian tetapi menteri-menteri teknis Saya minta juga ada desk yg bekerja 24 jam utk memastikan bahwa semua itu bisa dijalankan. Saya juga ingin interaksi antara dunia usaha, dan pemerintah dijalankan dan jangan lupa para gubernur juga tolong juga diberitahu, dilibatkan, dengan demikian semua bekerja bersama," pesan Presiden SBY.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: murtado dari: jakarta
27.08.2013 02:54
4 Paket kebijakan pemerintah terbukti efektif utk menstabillkan nilai rupiah dan IHSG dan memajukan ekonomi indonesia

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook