Partai Islamis yang Berkuasa di Tunisia Tolak Pembubaran Pemerintah

Perdana Menteri Tunisia mengusulkan pembentukan pemerintah baru yang terdiri dari para teknokrat tanpa afiliasi politik, sebagai tanggapan atas kemarahan publik setelah terbunuhnya seorang pemimpin oposisi terkemuka.

Perdana Menteri Hamadi Jebali mengumumkan usulannya Rabu malam di televisi nasional, sementara ribuan demonstran bentrok dengan polisi di ibukota. Ia mengatakan, pemerintah baru akan memiliki mandat yang terbatas pada pengelolaan urusan negara hingga pemilu diadakan sesegera mungkin.

Namun orang kedua di Partai Ennahda, Abdelhamid Jelassi, mengatakan, Kamis, partai itu tidak akan menerima rencana itu. Penolakannya di hadapan publik memperjelas perpecahan yang ada dalam kelompok itu dan dikhawatirkan dapat memicu kerusuhan terburuk di Tunisia sejak revolusi yang terjadi di negara itu dua tahun lalu. Ennahda sendiri memerintah dalam koalisi yang tidak mudah dengan kelompok sekuler.

Aksi-aksi protes sporadis terjadi di berbagai penjuru negara itu menyusul pembunuhan Chokri Belaid, Rabu.

Para penyerang tak dikenal menembak beberapa kali pengecam keras pemerintah dan anggota terkemuka koalisi kiri itu ketika ia meninggalkan rumahnya di Tunis. Sejauh ini, belum ada penangkapan.

Untuk memrotes pembunuhannya, koalisi Front Rakyat -- yang dulu dimotori Belaid -- mundur dari majelis konstituen yang ditugaskan menyusun konstitusi baru dan kelompok itu diperkirakan akan menyerukan diselenggarakannya aksi pemogokan umum.