Rabu, 22 Oktober 2014 Waktu UTC: 23:01

Berita / Indonesia

Angelina Sondakh Divonis 4,5 Tahun Penjara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Angelina Sondakh divonis empat tahun enam bulan penjara dalam kasus korupsi anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional.

Angelina Sondakh (kiri) dijatuhi hukuman penjara 4,5 tahun dalam persidangan hari Kamis, 10 Januari 2013 (foto: dok. VOA/Fathiyah Wardah).
Angelina Sondakh (kiri) dijatuhi hukuman penjara 4,5 tahun dalam persidangan hari Kamis, 10 Januari 2013 (foto: dok. VOA/Fathiyah Wardah).
Fathiyah Wardah
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari Kamis memvonis anggota Badan Anggaran DPR yang juga politikus Partai Demokrat Angelina Patricia Pinkan Sondakh dengan empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 250 juta.

Majelis hakim yang diketui oleh Sudjatmiko dalam pertimbangannya menyatakan mantan puteri Indonesia itu terbukti menerima uang sebesar Rp 2,5 milliar dan 1,2 juta dolar Amerika dari PT Group Permai atas kesanggupannya menggiring proyek di sejumlah Perguruan Tinggi.

Uang tersebut kata Hakim merupakan fee 5 persen yang telah disepakati Anggie begitu Angelina Sondakh disapa dengan Mindo Rosalina Manulang, manajer di perusahaan milik Nazaruddin itu. Uang tersebut diserahkan secara bertahap sebanyak 4 kali.

Hakim juga menilai Angelina juga terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota DPR.

Namun hakim juga menilai bahwa apa yang dilakukan Anggie dalam kewenangannya sebagai anggota Badan Anggaran, tidak mungkin dia dapat menyetujui penganggaran proyek seorang diri.

Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Angelina Sondakh ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menginginkan dia dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara. Selain itu, ia juga dituntut mengembalikan uang hasil korupsi sebesar  Rp32 miliar kepada negara.

Hakim mengatakan salah satu pertimbangan yang meringankan vonis diantaranya Angie memiliki jasa pernah mewakili bangsa dan negara diberbagai forum nasional maupun internasional.

Sudjatmiko mengatakan, "Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Angelina Pinkan Sondakh dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp250 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan."

Dalam keterangan persnya usai persidangan Angelina Sondakh merasa lega dengan putusan hakim itu tetapi dia mengaku belum bisa memutuskan apakah akan melakukan banding atau tidak.

Angie juga mengaku dalam waktu dekat akan menginformasikan kepada aparat penegak hukum beberapa titik lemah dari sistem yang ada yang memungkinkan orang melakukan korupsi.

"Tetapi kalau sistem penganggaran maupun sistem politik yah harus dikoreksi supaya tidak banyak membuat atau menciptakan peluang-peluang bagi orang untuk terjebak dan dia tanpa sadar terseret dalam suatu permainan yang ternyata akhirnya dia tahu koruptif," papar Angelina Sondakh.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi Zulkarnaen  menyatakan Jaksa Penuntut Umum dari KPK biasanya akan melakukan banding atas putusan hakim  jika vonis hakim di bawah dua pertiga  dari tuntutan.

"Kalau dalam kasus-kasus seperti begini artinya dari sisi putusan di bawah dua pertiga daripada tuntutan biasanya kita melakukan upaya hukum biasanya melakukan banding," kata Zulkarnaen.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun menyatakan KPK harus terus mengungkap kasus-kasus korupsi besar termasuk yang melibatkan politisi.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: sumarlin dari: pekanbaru
17.01.2013 13:27
seharusnya Pengadilan Tipikor menjatuhkan 10 tahun penjara dan denda seluruh yang di korupsi tersebut,,,,baru namanya INDONESIA negara HUKUM,,


oleh: PRAPTO dari: lampung
11.01.2013 15:57
aku juga mau niru sondag... entenggg....


oleh: sugeng dari: mataram,NTB
11.01.2013 15:23
saya rasa tidak pantas dengan jumlah kerugian negara yang di embatt oleh anggi,, seharusnya hukuman dan denda yang di kuluarkan dua kali lipat dari hasil korupnya.. agar semua pejabat di indonesia bisa jera melakukan korupsi... dengan 4,5 tahunn dan denda 500 jta tidak bisa memenuhi dann mengurangi kerugian negara... coba di ulas kembali dan di pertimbangkan,, olehh para majelis TIPIKOR agar semua yang korupsi bisa jera..

terima kasihh....


oleh: Laskaridha Maharani Pradipta
11.01.2013 08:46
keputusan untuk anggie ini sudah diputuskan sebaiknya dihormati lagipula bukan berarti gara2 partainya dong, jelas2 itu karena kesalahan pribadi tapi justru PD menghormati sistem hukum dengan membiarkan kasus berjalan lancar, ga kaya Golkar yang kasus korupsi alqurannya aja dibiarin malah keras2 nyalonin ical


oleh: sandiono dari: bondowoso
11.01.2013 02:06
saya kira sama saja hakim dan ange ! menurut sy fonis terlalu ringan biar ange tak bisa tertawa dan harus mengembalikan uang yang dikorupsi untuk negara agar bisa mensejahterakan rakyat.


oleh: Rakean Agung dari: Tangerang
10.01.2013 23:02
Vonis Pengadilan Tipikor itu,terlalu ringan dan denda yang rendah.Ini,tidak membuat efek jera bagi para koruptor yang semakin jumawa saja.Bahkan,jauh tidak sebanding dengan kerugian financial yang dialami negara,artinya uang negara dari, APBN,duit rakyat juga,bukan!.Tuntutan,Jaksa Penuntut,yang 12 tahun itu,tadinya telah akan memberi harapan cukup keras sebagai pemberi efek jera,bagi para koruptor yang telah berada disemua lini itu,eksekutif dan legeslatif,DPR juga. Sungguh,ini menjadi keheranan dan pertanyaan besar,ada apa dibalik vonis yang ringan ini.Ini,bisa jadi celah lemah dalam pemberantasan korupsi dinegeri,ini,yakni di Pengadilan Tipikor sendiri. Perlu,atensi dari Komisi Yudicial dan KPK,ICW serta para pengamat,akademisi juga para penggiat anti korupsi,itu sendiri. Bukan tidak mungkin ada Udang dibalik keputusan ini.Dan ini telah berlangsung cukup lama.Kesannya, Pengadilan Tipikor,para hakimnya tidak independen,alias ada intervensi, tekanan politis atau masuk angin,apapun istilahnya.Mungkin saja,itu terjadi.Sebagaimana,apa yang terjadi di MA,dimana seorang Hakim Agung,terlibat didalam vonis kasus Gembong Narkoba itu,sampai soal grasi presiden yang janggal dan menghebohkan itu. Jadi,KPK lakukan banding...!.


oleh: syamsul fitri dari: pekanbaru
10.01.2013 19:53
Agar masyarakat tdk menduga-duga (ada permainan alias ada yg dikorbankan), maka para tersangka korupsi itu seharusnya di hukum berat + dimiskinkan. Jadi orang yg mau dikorbankan itu mikir 1.000 x untuk mau menjadi tumbal. kalaulah 4 th, wah sangat2 ringan. Maling/Rampok saja hukumannya berat, ini jg masih di tambah dgn siksaan alias babak belur dipemeriksaan. Korupsi diperiksa dgn santai, tdk di apa2kan walaupun jawabannya berbelit2. Enaaaaakkkkk Teeeenaaaaannnnn.


oleh: abang dari: jeddah KSA
10.01.2013 17:40
asswrwb. keputusan hakim itu tidak seimbang dengan tuntutan jaksa 12Tahun semestinya hakim memutuskan/menjatuhkn hukuman minimal 8 tahun penjara, karna apapun alasanya dia telah mrugikan segenap penduduk indonesia lain halnya dengan merugikan sepihak, apapun alasannya dia harus mengembalikn uang curiannya, karna apabila setiap yg melakukan akan jera juga buat yg lainnya,tetapi sebaliknya bila tidak dikembalikan sampai kapanpun korupsi tetap semarak karna merasa hasil curiannya tetap aman enak banget buat mereka, saya mohon bapak hakim mengkaji ulang keputusan tersebut, terima kasih ...

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook