Tautan-tautan Akses

Uni Eropa Lancarkan Operasi Anti-Penyelundupan Manusia di Laut Tengah


Pasukan Angkatan Laut Jerman sebagai bagian dari Operasi Atalanta Uni Eropa menggeledah sebuah kapal tersangka bajak laut di lepas pantai Tanzania, 4 November 2011 (Foto: dok). Uni Eropa mulai menggelar operasi "Sophia", Rabu (7/10), untuk menggeledag dan menyita kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan manusia.
Pasukan Angkatan Laut Jerman sebagai bagian dari Operasi Atalanta Uni Eropa menggeledah sebuah kapal tersangka bajak laut di lepas pantai Tanzania, 4 November 2011 (Foto: dok). Uni Eropa mulai menggelar operasi "Sophia", Rabu (7/10), untuk menggeledag dan menyita kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan manusia.

“Operasi Sophia” dimulai hari Rabu, dengan awak kapal-kapal Angkatan Laut diberi izin untuk menaiki, menggeledah dan menyita kapal yang dicurigai menyelundupkan manusia.

Uni Eropa telah memulai operasi baru di bagian selatan Laut Tengah untuk mencegat kapal-kapal penyelundup manusia yang berupaya memasuki wilayah blok itu secara ilegal.

“Operasi Sophia” dimulai hari Rabu, dengan awak kapal-kapal Angkatan Laut diberi izin untuk menaiki, menggeledah dan menyita kapal yang dicurigai menyelundupkan manusia.

Pada masa lalu, Uni Eropa berfokus pada operasi pencarian dan penyelamatan di laut. Tetapi dengan besarnya arus migran dari Suriah, Irak dan tempat-tempat lain pada tahun ini, ribuan orang meninggal di laut sewaktu berupaya mencapai pesisir Eropa.

Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Francois Hollande diperkirakan akan tampil di Parlemen Eropa hari Rabu untuk membahas isu migran, yang membawa sejumlah besar migran ke perbatasan negara-negara Eropa sejak Perang Dunia II.

Berbagai laporan menyebutkan lebih dari 130 ribu migran telah menyeberang ke Eropa dari pesisir Afrika Utara tahun ini. Tetapi 2.700 di antaranya diduga tenggelam sewaktu melakukan perjalanan berbahaya itu.

Hari Selasa, Komisaris Tinggi PBB urusan HAM (UNCHR) meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk memastikan bahwa seluruh pembahasan mengenai kebijakan migrasi didasarkan pada perlunya melindungi HAM seluruh migran. [uh]

XS
SM
MD
LG