Para pengikut seorang kepala biarawan Buddhis yang diduga melakukan pencucian uang membuat barikade di pintu masuk kuil mereka hari Selasa (27/12) saat lebih dari 700 polisi berkumpul di luar, bersiap merazia kompleks kuil yang luas di utara Bangkok, Thailand.
Polisi akhirnya membatalkan razia tersebut.
Kuil Wat Phra Dhammakaya memiliki banyak pengikut dan didukung oleh para politisi dan pengusaha berpengaruh di Thailand, namun para pengecamnya mengatakan pengurus kuil mengeksploitasi umat dan agama untuk uang.
Jaksa Agung Thailand mengatakan bulan November ia akan menuntut Kepala Biarawan Phra Dhammachayo dan empat lainnya atas tuduhan konspirasi untuk mencuci uang dan menerima barang-barang curian.
Polisi telah mencoba namun gagal dalam beberapa bulan terakhir untuk menginterogasi sang kepala biara dan memasuki kompleks kuil, yang terletak di dekat bandar udara internasional Don Muang.
Saat polisi hendak melakukan upaya baru Selasa, Reuters melaporkan bahwa ratusan biksu dan pengikut ada di dalam kuil. Banyak dari mereka menghalangi pintu masuk, sementara yang lainnya memakai topeng dan menyenandungkan mantra Buddhis.
"Tujuan operasi hari ini adalah untuk membongkar hambatan, termasuk pagar," ujar Khempak Photipak, yang memimpin operasi polisi, kepada Reuters.
"Kami menunggu perintah untuk merazia kuil," tambahnya dengan mengatakan bahwa sekitar 750 polisi telah ditugaskan.
Para pengurus kuil mengatakan ada sekitar 10.000 orang di seluruh kompleks.
Serangkaian skandal korupsi, seks dan narkoba yang melibatkan biksu-biksu di berbagai kuil telah membuat Buddhisme Thailand menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.
Kontroversi mengenai kepala biara ini sebagian merefleksikan lebih dari 10 dekade politik yang memecah belah di Thailand, yang telah menembus semua aspek kehidupan, termasuk Buddhisme.
Kepala biara ini dianggap memiliki hubungan dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta tahun 2006. Ia telah mengasingkan diri sejak 2008 namun tetap berpengaruh.
Militer menggulingkan pemerintahan yang dipimpin adik perempuannya, Yingluck Shinawatra, tahun 2014. [hd]
