Militer Israel pada hari Minggu (31/12) mengumumkan penarikan mundur lima brigade – lebih kurang 15 batalyon atau sekitar 15.000 tentara – dari Jalur Gaza dalam beberapa pekan mendatang.
Israel saat ini memang berada di bawah tekanan internasional untuk menghentikan serangan di Gaza yang sudah menewaskan hampir 22 ribu orang Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengingatkan seiring masuknya musim dingin, lebih dari dua juta warga Palestina di daerah kantung itu akan kelaparan jika bantuan tak kunjung masuk. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken telah berulang kali mendesak Israel untuk melindungi warga sipil Palestina. Blinken dijadwalkan kembali terbang ke Israel dan kawasan Timur Tengah pekan depan.
Menanggapi penarikan pasukan Israel dari Kota Gaza dan bagian utara Gaza tersebut, pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia Dr. Yon Machmudi menilai langkah itu merupakan perubahan strategi yang dilakukan oleh militer Israel karena besarnya korban tewas dan cacat tetap di pihak mereka.
"Efektifitas serangan darat itu akan dievaluasi dan sekaligus memberikan jeda bagi tentara-tentara mereka yang sudah dikerahkan dalam waktu cukup lama di Gaza. Banyak personil yang diturunkan mendapat kesejahteraan yang mencukupi karena sebagian besar merupakan tentara cadangan,” kata Yon kepada VOA, Rabu (3/1).
Selain membayar gaji tentara dan ongkos perang lain seperti peluru dan bom, pemerintah Netanyahu juga harus membiayai kehidupan sekitar 200.000 orang yang dievakuasi dari desa-desa di sepanjang perbatasan Gaza dan juga di perbatasan utara Lebanon yang dibombardir Hizbullah setiap hari. Sebagian besar warga yang dievakuasi ini ditempatkan di hotel atau rumah sewa di bagian utara dan selatan, yang biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Ekonomi Israel terdampak
Yon mengatakan hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi Israel yang terus anjlok sejak mulai berkecamuknya perang tanggal 7 Oktober lalu. Bisnis tidak lagi berjalan seperti biasa, sementara pasokan berkurang karena gangguan yang terjadi di Laut Merah.
Jalur perdagangan penting ini dilalui lebih dari 17.000 kapal besar dan menyumbang sepuluh persen perdagangan global setiap tahun. Serangan milisi Houthi di Yaman terhadap kapal-kapal yang melintas, terutama kapal berbendera Israel atau diduga berafiliasi dengan Israel, telah membuat sejumlah perusahaan mengalihkan kapal-kapal mereka. Jika dibiarkan berlanjut, tambah Yon, hal ini tidak saja melemahkan perekonomian Israel, tetapi juga dunia.
Hal senada disampaikan oleh Wawan Nostalgiawan Wahyudi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menilai penarikan pasukan Israel dari Gaza saat ini lebih karena pertimbangan kondisi finansial.
“Jadi kita tahu serangan roket Gaza bertubi-tubi dengan (antisipasi) Iron Dome itu memakan dana yang sangat besar. Jelas mereka (Israel) ingin bernapas sejenak untuk menstabilkan finansial mereka," ujarnya.
Wawan mengatakan terlalu dini untuk menilai penarikan sebagian besar pasukan Israel dari Gaza ini sebagai awal kekalahan Israel dalam perang dengan Hamas. Yang terjadi justru rotasi pasukan untuk penyegaran, karena tahap berikutnya tampaknya merupakan “perang kota,” tambahnya.
Yang perlu diperhatian masyarakat internasional sekarang, ujarnya, adalah potensi terjadinya “nakba kedua” sebagaimana yang terjadi pada tahun 1948. Nakba adalah pengusiran besar-besaran dan perampasan properti rakyat Palestina di sepanjang Tepi Barat dan sebagian Jalur Gaza oleh Israel, bersamaan dengan penghancuran identitas, hak politik, aspirasi dan budaya Palestina selama perang tahun 1948.
Kuatnya tekanan dari luar
Yon Machmudi, yang lama mengkaji berbagai konflik di Timur Tengah, juga menyoroti kuatnya tekanan dari luar terhadap Israel untuk segera menyudahi perang. Ia mencontohkan tekanan publik Amerika terhadap pemerintahan Biden agar mendesak Israel menyetujui gencatan senjata dan mengakhiri perang, yang dapat berdampak pada perolehan suara Biden di pemilu presiden tahun 2024 ini.
“Komunitas Arab dan Muslim kemungkinan tidak akan memilih Biden dalam pemilihan presiden November mendatang. Sementara jumlah masyarakat Amerika (non-Arab dan non-Muslim) yang menolak perang di Gaza juga cukup signifikan,” ujar Yon yang melihat penurunan dukungan pada Biden sudah mulai terjadi sejak Desember lalu.
Sejumlah pemimpin komunitas Muslim di Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada dan Pennsylvania pada 2 Desember lalu mengungkapkan niat mereka untuk menarik dukungan pada Biden jika tetap menolak untuk mendesak Israel menyetujui gencatan senjata di Gaza. Saat berbicara dalam konferensi pers di Dearborn, Michigan, mereka berdiri di bawah spanduk besar bertuliskan “Abandon Biden, Ceasefire Now.”
Sementara kelompok-kelompok demonstran melangsungkan unjuk rasa besar-besaran di beberapa kota, dan memblokir jalan di lokasi-lokasi strategis seperti jalan tol menuju bandara internasional di New York dan Los Angeles.
Sementara Wawan Nostalgiawan Wahyudi di BRIN melihat kuatnya tekanan itu dari penarikan kapal induk USS Gerald R. Ford dari Laut Merah. Meskipun Amerika Serikat kerap memveto resolusi terkait Palestina di Dewan Keamanan PBB, pada tingkatan tertentu tekanan internasional dan masyarakat di dalam negeri membuat AS sedikit menarik diri untuk tidak membuat perang di Gaza berkepanjangan, ujarnya.
Perdana Menteri Israel Netanyahu bertekad melanjutkan operasi militer hingga dapat menghancurkan kelompok militan Hamas dan membebaskan 100-an sandera yang masih ditahan. Seorang pejabat Israel yang tidak ingin disebut namanya, mengatakan kepada Associated Press pada Senin (1/1) lalu bahwa penarikan pasukan dari Gaza ini merupakan strategi untuk beralih ke operasi yang lebih terarah. Peralihan ke operasi “pembersihan” itu menandai tahap baru serangan Israel yang diperkirakan akan berlangsung berbulan-bulan. [fw/em]
Forum