Tautan-tautan Akses

Pemerintah Perancis Dorong Muslim Lebih Moderat


Masjid Agung di Strasbourg, Perancis.

Masjid Agung di Strasbourg, Perancis.

Mendorong Muslim ke arah Islam "Perancis" yang lebih moderat merupakan ide lama yang muncul lagi menyusul serangan oleh militan Islamis di Paris yang menewaskan 17 orang Januari lalu.

Di sebuah ruang kelas di Catholic University of Paris, yang menghadap ke kubah gereja abad ke-17, tiga perempuan Muslim dari Aljazair membahas asal kata "sekularisme."

Dalam pertemuan mingguan seperti inilah Perancis, sebuah negara sekuler dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, berharap dapat melatih hampir 2.000 imam dan calon ulama Muslim, seperti perempuan-perempuan tersebut, untuk menyebarkan kata itu ke sekitar lima juta Muslim, atau minoritas terbesar di negara itu.

Mendorong mereka ke arah Islam "Perancis" yang lebih moderat merupakan ide lama yang muncul lagi menyusul serangan oleh militan Islamis di Paris yang menewaskan 17 orang Januari lalu.

Untuk menghindari perpindahan agama, pemerintah Sosialis pimpinan Francois Hollande berharap memberikan arahan sesuai ajaran Islam -- sebuah konsep yang rumit di negara yang menjunjung tinggi tradisi sekularisme dan di mana isu-isu Muslim, dari jilbab sampai makanan halal, seringkali dianggap kontroversial.

"Ini upaya ke arah Islam yang moderat," ujar Kamel Kabtane, rektor Masjid Agung Lyon, yang mengadakan program semacam itu. "Kita tidak dapat menggunakan pesan yang sama seperti yang disampaikan di Kabul atau Mali."

Tugas itu semakin rumit karena tidak ada konsep seperti apa Islam "Perancis" itu, mengingat banyaknya interpretasi Islam dan budaya yang membentuk karakter Muslim di Perancis.

Di bawah rencana tersebut, kursus "Multikulturalisme, Sekularisme dan Agama" seperti yang diajarkan di Catholic University of Paris (ICP) dan University of Strasbourg akan naik dua kali lipat dari enam menjadi 12 di seluruh Perancis.

Hal itu akhirnya akan menjadi kursus wajib bagi 200 ulama Muslim di negara itu, yang bekerja di rumah sakit, penjara dan militer, dengan setengah biayanya ditanggung negara.

Perdana Menteri Manuel Valls mengunjungi Masjid Agung di Strasbourg bulan ini, mengatakan ia ingin menyerang "segala hal yang menghambat Islam Peracis."

"Kita perlu ulama dan imam Perancis, yang berbahasa Perancis, yang mempelajari Perancis, yang cinta Perancis. Yang mengikuti nilai-nilai Perancis. Dan juga pembiayaan Perancis," ujar Valls, menekankan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri urusan teologi.

Undang-undang dan Tradisi

Fokus pada Perancis merupakan kunci, mengingat hanya 25-30 persen dari imam-imam yang aktif di Perancis merupakan warga Perancis, dengan ratusan lainnya ditugaskan oleh pemerintah Turki, Aljazair dan Maroko, menurut studi pemerintah yang diterbitkan Juli.

Sebuah keluarga Muslim di Paris berbuka puasa bersama. (Foto: Dok/Reuters/Youssef Boudlal)

Sebuah keluarga Muslim di Paris berbuka puasa bersama. (Foto: Dok/Reuters/Youssef Boudlal)

Banyak yang tidak bisa berbahasa Perancis dan tidak memiliki pengetahuan mengenai undang-undang atau tradisi Perancis, kendala-kendala yang ingin diatasi pelatihan pemerintah.

Sekitar 200 orang dari semua agama, tidak hanya Muslim, telah berpartisipasi dalam program yang disponsori pemerintah itu yang dimulai pada 2008. Sekitar 1.800 imam bekerja di Perancis di kurang lebih 2.500 masjid atau mushola.

"Upaya jangka panjang adalah untuk melatih pemuka agama agar mereka lebih nyaman di masyarakat.. mampu melawan prasangka, membantu melawan desimalisasi atau perpindahan (agama)," ujar rektor ICP Philippe Bordeyne.

Fakta bahwa Islam tidak memiliki otoritas sentral seperti Katolik dengan Pausnya, serta keengganan para pejabat Perancis untuk berurusan dengan masalah agama, membuat para imam saling bersaing dengan versi pengajaran masing-masing.

Upaya-upaya sebelumnya untuk mendorong Islam moderat di Perancis tidak berhasil. Pada 2003, mantan presiden Nicolas Sarkozy, saat itu menteri dalam negeri, membentuk Dewan Muslim Perancis untuk membantu mengatasi isu-isu seperti pelatihan imam, pendirian masjid dan penyembelihan secara halal. Namun dewan itu terbukti tidak efektif karena perepecahan antara jaringan-jaringan masjid yang bersaing.

"Setiap orang melakukan Islamnya sendiri dengan cara masing-masing," ujar kepala dewan cabang Brittany, Mohamed Zaidouni, kepada parlemen bulan ini.

Zaidouni menyerukan unit teologis sentral, barangkali di dalam dewan, untuk mengembangkan teologi yang beradaptasi kepada Perancis.

Pemerintah diperkirakan akan mengajukan usulan pada pertengahan Juni tentang bagaimana merombak dewan itu agar lebih efektif.

Para pendidik, seperti sosiolog dan mantan dosen ICP Olivier Bobineau, mempertanyakan apakah lingkungan universitas dengan persyaratan bahasa Perancis adalah forum yang tepat untuk menjangkau para imam, banyak diantaranya bekerja di pinggiran kota kumuh yang dihuni para imigran.

"Daripada membuat imam datang, barangkali kita harus menjangkau mereka, datang ke jantung-jantung masjid, supaya disambut baik dan bekerja dengan mereka," ujarnya.

XS
SM
MD
LG