BANGKOK —
PBB mengatakan orang-orang yang tidak terdaftar bukan hanya tidak bisa mendapat perawatan kesehatan dan sekolah, tetapi juga lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi.
Sebuah pertemuan yang didukung PBB di Bangkok, membahas bagaimana mengatasi masalah pencatatan kelahiran. Konferensi dua hari yang didukung PBB itu dihadiri para ahli statistik dan ekonomi dari sekitar 50 negara serta perwakilan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan-badan PBB lainnya serta kelompok-kelompok masyarakat madani, dalam upaya untuk memecahkan kekurangan dalam pencatatan sipil.
Noeleen Heyzer, seorang pejabat eksekutif PBB, mengatakan pencatatan kelahiran sangat penting untuk menjamin hak asasi seseorang dan mengukur efektivitas kebijakan publik.
"Kecuali seseorang memiliki identitas hukum, ia tidak akan diikutkan dalam kebijakan pemerintah, ia tidak dianggap dan dikecualikan. Bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, negara tidak akan mempertimbangkan hak asasi mereka dan mereka tidak dipandang. Dengan memastikan bahwa orang terdaftar sejak lahir, suara mereka akan didengar,” ungkap Heyzer.
Meskipun teknologi modern membuat pencatatan dan pelacakan pendaftaran mudah, Dana Anak-anak PBB (UNICEF) mengatakan hanya kurang dari separuh kelahiran di Asia, terdaftar pada tahun 2011, kecuali di Tiongkok.
Haishan Fu, direktur statistik dari Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik, mengatakan kurangnya data yang dapat diandalkan merupakan tantangan bagi para pembuat kebijakan regional.
Untuk PBB, isu tentang data yang tidak cukup ini menyulitkan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals) tahun 2015, seperti pemberantasan kemiskinan, kesetaraan gender, kematian anak, kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit lainnya, serta kelestarian lingkungan yang semuanya tergantung pada data jumlah penduduk yang akurat.
Trevor Sutton, wakil pakar statistik dari Biro Statistik Australia mengatakan data sangat penting untuk mengukur kemajuan sosial dan ekonomi secara jelas.
Sutton mengatakan kepastian data wilayah sangat penting untuk menargetkan pada sektor kesehatan dan sosial guna menjamin dukungan donor internasional lebih lanjut di bidang-bidang yang menjadi sararan utama.
Pertemuan itu akan menyiapkan rencana strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah negara anggota dalam upaya lebih lanjut mengatasi kekurangan-kekurangna yang ada sekarang karena data yang keliru atau tidak lengkap.
Sebuah pertemuan yang didukung PBB di Bangkok, membahas bagaimana mengatasi masalah pencatatan kelahiran. Konferensi dua hari yang didukung PBB itu dihadiri para ahli statistik dan ekonomi dari sekitar 50 negara serta perwakilan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan-badan PBB lainnya serta kelompok-kelompok masyarakat madani, dalam upaya untuk memecahkan kekurangan dalam pencatatan sipil.
Noeleen Heyzer, seorang pejabat eksekutif PBB, mengatakan pencatatan kelahiran sangat penting untuk menjamin hak asasi seseorang dan mengukur efektivitas kebijakan publik.
"Kecuali seseorang memiliki identitas hukum, ia tidak akan diikutkan dalam kebijakan pemerintah, ia tidak dianggap dan dikecualikan. Bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, negara tidak akan mempertimbangkan hak asasi mereka dan mereka tidak dipandang. Dengan memastikan bahwa orang terdaftar sejak lahir, suara mereka akan didengar,” ungkap Heyzer.
Meskipun teknologi modern membuat pencatatan dan pelacakan pendaftaran mudah, Dana Anak-anak PBB (UNICEF) mengatakan hanya kurang dari separuh kelahiran di Asia, terdaftar pada tahun 2011, kecuali di Tiongkok.
Haishan Fu, direktur statistik dari Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik, mengatakan kurangnya data yang dapat diandalkan merupakan tantangan bagi para pembuat kebijakan regional.
Untuk PBB, isu tentang data yang tidak cukup ini menyulitkan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals) tahun 2015, seperti pemberantasan kemiskinan, kesetaraan gender, kematian anak, kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit lainnya, serta kelestarian lingkungan yang semuanya tergantung pada data jumlah penduduk yang akurat.
Trevor Sutton, wakil pakar statistik dari Biro Statistik Australia mengatakan data sangat penting untuk mengukur kemajuan sosial dan ekonomi secara jelas.
Sutton mengatakan kepastian data wilayah sangat penting untuk menargetkan pada sektor kesehatan dan sosial guna menjamin dukungan donor internasional lebih lanjut di bidang-bidang yang menjadi sararan utama.
Pertemuan itu akan menyiapkan rencana strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah negara anggota dalam upaya lebih lanjut mengatasi kekurangan-kekurangna yang ada sekarang karena data yang keliru atau tidak lengkap.
