Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, pada Selasa (30/1), mendorong pemungutan suara untuk memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri, Alejandro Mayorkas, yang akan menjadi pemakzulan pertama terhadap seorang menteri pada Kabinet AS dalam hampir satu setengah abad.
Komite Keamanan Dalam Negeri akan melakukan pemungutan suara terhadap dua pasal pemakzulan: “Penolakan yang disengaja dan sistemik, untuk mematuhi hukum,” dan “Pelanggaran kepercayaan publik.”
Gugatan tersebut dapat dikirim ke DPR secepatnya minggu depan. Mengingat tipisnya mayoritas Partai Republik di DPR dan perlawanan dari Partai Demokrat, tidak jelas apakah mereka akan mampu memperoleh suara mayoritas untuk pemakzulan.
Meskipun mantan Presiden Donald Trump pernah dimakzulkan dua kali dan mantan Presiden Bill Clinton dimakzulkan pada 1998, tidak ada menteri di kabinet yang dimakzulkan sejak Menteri Perang, William Belknap, pada 1876. Baik Belknap maupun salah satu presiden itu akhirnya tidak ada yang divonis oleh Senat, di mana dua pertiga suara terbanyak diperlukan untuk melancarkan upaya tersebut.
Mayorkas “dengan sengaja dan sistematis menolak untuk mematuhi undang-undang yang disahkan oleh Kongres dan melanggar kepercayaan Kongres dan rakyat Amerika,” kata Ketua Komite Mike Green dalam pidato pembukaannya pada sidang hari Selasa. Dia mengatakan Menteri Mayorkas membuatnya tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pemakzulan.
Mayorkas, yang tidak memberikan kesaksian di depan panitia kerja di DPR, membantah tuduhan tersebut.
Dalam sebuah surat kepada komite, dia berkata, “Saya meyakinkan Anda bahwa tuduhan palsu Anda tidak membuat saya gemetar, dan tidak mengalihkan saya dari upaya penegakan hukum dan misi pelayanan publik yang lebih luas, yang telah saya curahkan dalam sebagian besar karir saya, dan di mana saya tetap setia melakukannya."
Dalam surat tersebut, dia juga mendesak komite tersebut untuk bekerja sama dengan pemerintahan Biden untuk memperbarui “undang-undang imigrasi yang sudah tidak berguna dan ketinggalan jaman” di AS.
Negosiasi mengenai rancangan undang-undang untuk memperketat undang-undang imigrasi Amerika Serikat terhenti di Kongres, karena sejumlah anggota Partai Republik menolak untuk mempertimbangkan kompromi apa pun, terhadap proposal garis keras mereka. [ns/rs]
Sejumlah bahan laporan ini berasal dari The Associated Press.
Forum