Perintah eksekutif kontroversial Presiden Donald Trump untuk menangguhkan sementara penerimaan imigran dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim mendominasi debat dalam kunjungan pertama Menteri Keamanan Dalam Negeri, John Kelly, ke Gedung Kongres, Selasa (7/2).
Risiko – bukan agama, kata Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly ketika meyakinkan Kongres bahwa itulah dasar penerbitan perintah eksekutif Presiden Trump yang dipertentangkan.
“Ini tidak dilakukan karena ke-tujuh negara itu adalah negara-negara Muslim. Ini dilakukan karena kita tidak mempercayai pemeriksaan atau informasi (tentang imigran) dari ke-tujuh negara itu," kata John Kelly.
Kelly mengatakan peluncuran perintah eksekutif yang tergesa-gesa dan menyebabkan kebingungan di berbagai bandara Amerika dan memicu demonstrasi itu bisa dihindari melalui komunikasi yang lebih baik dengan Kongres.
“Jika ditinjau kembali, saya seharusnya menundanya dulu. Ini semua kesalahan saya,” imbuhnya.
Tapi pengakuan itu tidak berhasil menenangkan para anggota Kongres dari Partai Demokrat yang marah, yang meminta Kelly untuk memikirkan keluarga-keluarga yang ditolak karena larangan tersebut.
Perpecahan berdasarkan partai di Kongres sangat jelas ketika anggota dari Partai Republik mengatakan bahwa perintah eksekutif itu melindungi warga Amerika.
“Meskipun mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang karena dihentikan di bandara, tapi betapa banyak warga Amerika, saya tidak punya foto-foto mereka, orang tua, saudara, dan anak-anak yang tidak pernah melihat anggota keluarga mereka pulang dari zona perang atau tempat-tempat lain di mana mereka diserang oleh orang-orang ini,” kata anggota DPR Partai Republik Scott Perry.
Kesaksian Menteri Keamanan dalam Negeri baru itu disampaikan pada saat yang penting. Selagi pengadilan meninjau legalitas larangan tersebut, Presiden Trump mengatakan kepada para wartawan bahwa dia yakin akan menang.
Namun para pengecam mengatakan cuitan-cuitan Trump melalui Twitter secara tidak langsung merongrong cabang yudikatif dalam pemerintahan.
Sementara itu Menteri Kelly berada dalam posisi sulit dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam dari anggota Kongres Demokrat mengenai tanggung jawab departemennya. Mengamati apa yang telah terjadi di lapangan pasca-penerbitan perintah eksekutif itu, Kelly berjanji akan berhati-hati dalam menjalankan berbagai kebijakan.
Tetapi dia tampaknya sejalan dengan Presiden Trump ketika mengingatkan para hakim yang akan memutuskan tentang legalitas perintah eksekutif itu.
"Di ruang sidang mereka dilindungi oleh orang-orang seperti saya, sehingga mereka dapat melakukan pembahasan itu. Tapi jika sesuatu yang buruk terjadi karena orang-orang yang diizinkan masuk ke Amerika, mereka tidak datang kepada hakim untuk mempertanyakan keputusannya, mereka datang ke orang-orang seperti saya,” kata John Kelly.
Pesan itu tidak lazim dari satu cabang pemerintahan ke cabang lainnya sementara perdebatan mengenai larangan perjalanan oleh Presiden Trump bergulir. [lt/as]
