Pemerintah Korea Selatan telah mengajukan permohonan untuk melarang partai politik berhaluan kiri yang dianggap bersimpati kepada Korea Utara.
Menteri Kehakiman Hwang Kyo-ahn mengatakan kabinet ingin agar Mahkamah Konstitusi Seoul membubarkan Partai Progresif Bersatu (UPP), kelompok yang menurutnya tidak sesuai dengan demokrasi.
UPP hanya menduduki enam dari 298 kursi di parlemen, namun telah mengajukan kandidat dalam pemilihan presiden lalu. Para anggotanya telah dituduh berencana menggulingkan pemerintah Seoul, tuduhan yang mereka sangkal.
Selama protes hari Selasa (5/11) di pusat kota Seoul, pemimpin UPP Lee Seok-ki mengecam upaya pemerintah untuk membubarkan partainya dan menyebutnya sebagai upaya yang "kotor dan hina."
Menteri Kehakiman Hwang Kyo-ahn mengatakan kabinet ingin agar Mahkamah Konstitusi Seoul membubarkan Partai Progresif Bersatu (UPP), kelompok yang menurutnya tidak sesuai dengan demokrasi.
UPP hanya menduduki enam dari 298 kursi di parlemen, namun telah mengajukan kandidat dalam pemilihan presiden lalu. Para anggotanya telah dituduh berencana menggulingkan pemerintah Seoul, tuduhan yang mereka sangkal.
Selama protes hari Selasa (5/11) di pusat kota Seoul, pemimpin UPP Lee Seok-ki mengecam upaya pemerintah untuk membubarkan partainya dan menyebutnya sebagai upaya yang "kotor dan hina."
