Zona udara maritim baru China tidak dapat ditegakkan, menurut seorang juru bicara pemerintah Jepang Senin (25/11), dalam perang kata-kata yang berlanjut mengenai perairan yang mencakup pulau-pulau yang diklaim kedua negara.
Wakil Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato mengatakan dalam jumpa pers harian bahwa deklarasi China mengenai zona pertahanan udara laut mengubah keadaan di Laut China Timur dan memperuncing keadaan yang sudah tegang.
“Ini dapat mengundang kejadian yang tidak diduga dan juga sangat berbahaya,” katanya.
“Langkah yang baru diumumkan itu secara tidak adil mengganggu kebebasan terbang di atas laut terbuka, yang merupakan prinsip umum hukum internasional. Langkah tersebut tidak dapat ditegakkan di negara kami.”
Ia mengatakan Jepang sebelumnya telah menutut agar China mencabut semua langkah yang mengganggu kebebasan terbang di angkasa laut umum.”
Sebelumnya Senin, Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya telah mengeluh kepada Amerika Serikat atas “ucapannya yang tidak bertanggung jawab” mengenai China menentukan zona bagi kepulauan yang disengketakan, yang dikuasai Jepang.
Kementerian Pertahanan China juga menyebut keberatan Jepang atas Zona Identifikasi Pertahanan Udara Laut China “sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima” dan mengatakan China sudah memberi penjelasan sungguh-sungguh kepada Kedutaan Jepang di Beijing.
Pada Sabtu lalu, Beijing mengeluarkan peta zona dan seperangkat peraturan yang mengatakan semua pesawat-terbang harus memberitahu pihak berwenang China, dan dapat menghadapi tindakan darurat militer kalau pesawat tidak memberi identifikasinya atau mematuhi perintah Beijing.
Wakil Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato mengatakan dalam jumpa pers harian bahwa deklarasi China mengenai zona pertahanan udara laut mengubah keadaan di Laut China Timur dan memperuncing keadaan yang sudah tegang.
“Ini dapat mengundang kejadian yang tidak diduga dan juga sangat berbahaya,” katanya.
“Langkah yang baru diumumkan itu secara tidak adil mengganggu kebebasan terbang di atas laut terbuka, yang merupakan prinsip umum hukum internasional. Langkah tersebut tidak dapat ditegakkan di negara kami.”
Ia mengatakan Jepang sebelumnya telah menutut agar China mencabut semua langkah yang mengganggu kebebasan terbang di angkasa laut umum.”
Sebelumnya Senin, Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya telah mengeluh kepada Amerika Serikat atas “ucapannya yang tidak bertanggung jawab” mengenai China menentukan zona bagi kepulauan yang disengketakan, yang dikuasai Jepang.
Kementerian Pertahanan China juga menyebut keberatan Jepang atas Zona Identifikasi Pertahanan Udara Laut China “sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima” dan mengatakan China sudah memberi penjelasan sungguh-sungguh kepada Kedutaan Jepang di Beijing.
Pada Sabtu lalu, Beijing mengeluarkan peta zona dan seperangkat peraturan yang mengatakan semua pesawat-terbang harus memberitahu pihak berwenang China, dan dapat menghadapi tindakan darurat militer kalau pesawat tidak memberi identifikasinya atau mematuhi perintah Beijing.
