Lembaga hak asasi manusia internasional Human Rights Watch (HRW) mengatakan telah menemukan desa-desa di Rohingya yang dirusak pada bulan Oktober dan November di Myanmar utara.
HRW mengidentifikasi 40 desa yang gedung-gedungnya baru dirusak, sehingga menambah jumlah desa Rohingya yang hancur sebagian atau seluruhnya menjadi 354 desa sejak 25 Agustus 2017. Lebih dari setengah juta orang Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh untuk melarikan diri dari kekerasan terhadap mereka.
HRW juga mengkonfirmasi pada hari Senin (18/12) "puluhan" gedung dibakar pada minggu yang sama saat Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, menandatangani kerjasama dengan negara tetangga Bangladesh untuk mulai mengembalikan pengungsi dalam jangka waktu dua bulan.
"Dirusaknya desa-desa Rohingya oleh tentara Burma setelah beberapa hari kesepakatan repratriasi dengan Bangladesh menunjukkan komitmen pemerintah Burma untuk melakukan pemulangan pengungsi Rohingya dengan selamat, tidak serius," kata Brad Adams, direktur Asia Human Rights Watch.
"Foto satelit menunjukkan apa yang disangkal oleh tentara Burma, bahwa desa-desa Rohingya terus dihancurkan. Janji pemerintah Burma menjamin keselamatan etnis Rohingya yang pulang tidak bisa dianggap serius."Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine di Myanmar sejak 25 Agustus, setelah pemberontak menyerang tentara dan memicu tindakan brutal militer yang digambarkan sebagai pembersihan etnis.
Pemerintah Myanmar telah berulang kali membantah klaim bahwa kekejaman, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan di luar proses pengadilan, berlangsung di Rakhine utara, pusat kekerasan yang disebut PBB sebagai "definisi standar pembersihan etnis."
Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya dan menolak memberikan status warganegara bagi mereka, dan menyebut mereka sebagai "Bengali" untuk menyiratkan bahwa mereka berasal dari Bangladesh.
Walaupun pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga seorang penerima hadiah Nobel perdamaian telah dikritik karena menolak tuduhan terjadinya kekejaman di Rakhine, banyak pemerintah barat yang enggan mengucilkannya karena negara tersebut sedang dalam transisi menuju negara demokrasi. [dw]
