Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melawat ke Guatemala pada hari Selasa (7/5) untuk melakukan pembicaraan regional mengenai migrasi dengan Presiden Guatemala Bernardo Arévalo.
Para pejabat tinggi tersebut membahas “penegakan hukum, manajemen migrasi dan integrasi pengungsi,” kata Departemen Luar Negeri AS, dua tahun setelah Kelompok 20 negara, G20, menyepakati kerangka kerja sama dalam isu-isu migrasi.
“Sejak saat itu, bersama-sama, kita telah bermitra untuk mengubah pendekatan hemisfer kita terhadap tantangan yang benar-benar bersejarah ini. Kita telah mengambil langkah-langkah yang berarti untuk memperluas jalur migrasi yang sah sebagai alternatif dari migrasi tidak resmi, meningkatkan upaya penegakan hukum, mendukung masyarakat tuan rumah, dan memperkuat perlindungan bagi populasi yang rentan,” demikian pernyataan Blinken di Istana Kebudayaan Nasional di Guatemala City.
Deklarasi Los Angeles tentang Migrasi dan Perlindungan menegaskan kembali perlunya menciptakan kondisi untuk “migrasi yang aman, tertib, manusiawi, dan teratur,” serta berkomitmen untuk melindungi keselamatan dan martabat para migran, pengungsi, pencari suaka, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Hal ini juga menyoroti perlunya mengatasi akar permasalahan yang mendorong orang untuk meninggalkan negara asalnya.
“Negara-negara seperti Kolombia, Ekuador, Peru telah memberikan status hukum kepada jutaan orang Venezuela - dan membantu mereka berkontribusi kepada masyarakat setempat melalui pusat-pusat integrasi yang didukung oleh AS,” ujar Blinken. “Meksiko dan Kanada membuat jalur tenaga kerja baru bagi para migran, membantu para pekerja membangun keterampilan dan menumbuhkan ekonomi. Kolombia, Panama, Guatemala, Honduras meningkatkan upaya untuk melawan penyelundupan manusia. Dan baru saja kemarin, Amerika Serikat dan Kosta Rika membentuk Kemitraan Berbagi Data Biometrik yang akan memperdalam kolaborasi kami dalam prioritas penting ini.”
Di pihak Amerika Serikat, Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Biden juga telah memimpin salah satu perluasan jalur hukum terbesar bagi para migran, termasuk proses reunifikasi keluarga yang baru bagi warga negara Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Kolombia, serta memperbarui proses yang sama bagi warga negara Kuba dan Haiti.
“Dan kami telah membantu lebih dari 400.000 orang untuk datang ke Amerika Serikat secara legal. ... Kami telah meningkatkan target kami untuk pemukiman kembali pengungsi menjadi 125.000 orang per tahun, 50.000 di antaranya berasal dari negara kami sendiri. Dan kami telah meningkatkan jumlah visa pekerja sementara H-2, yang merupakan bagian penting dari peningkatan jalur tenaga kerja yang sah,” tambahnya.
Kerumitan isu migrasi
Dalam sebuah percakapan telepon dengan wartawan pada hari Senin, pejabat administrasi senior dari Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengatakan bahwa pemerintahan Biden mengakui kompleksitas peningkatan migrasi di wilayah tersebut dan menekankan pentingnya upaya terkoordinasi dan penciptaan alternatif migrasi yang sah.
“Lonjakan migrasi menghadirkan tantangan yang kompleks, tetapi kita yakin kita dapat mengelolanya jika kita mengoordinasikan upaya-upaya kita sambil menciptakan alternatif-alternatif yang sah bagi orang-orang untuk bermigrasi, menetap, dan berkembang, dan tentu saja, mengatasi akar penyebabnya,” kata seorang pejabat DHS yang tidak mau disebutkan namanya.
Dan selama beberapa hari ke depan, kata pejabat DHS tersebut, 22 negara yang mendukung Deklarasi L.A. akan berbagi kemajuan yang dicapai di bawah upaya gabungan dan mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya termasuk penciptaan lapangan kerja, program untuk mendukung populasi yang rentan, perluasan jalur yang sah ke Amerika Serikat dan negara-negara lain seperti Brasil dan Kolombia, dan lain-lain.
“Data yang ada menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ini meningkatkan keamanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan Kolombia sudah membuahkan hasil,” kata pejabat itu, mengutip studi Organisasi Internasional untuk Migrasi yang menunjukkan bahwa migran dan pengungsi Venezuela di Kolombia menyumbang dampak ekonomi sebesar $ 529,1 juta pada tahun 2022.
“Namun kita juga tahu bahwa hal ini akan sulit karena biayanya hari ini dan manfaatnya besok,” ujar pejabat DHS tersebut, seraya menambahkan bahwa 22 negara yang mendukung Deklarasi LA mengakui bahwa manfaat bagi masyarakat mereka akan lebih besar daripada biaya jangka pendeknya.
Penegakan hukum
Para pejabat AS juga mengatakan bahwa dengan perluasan jalur migrasi yang sah dan program-program untuk mendukung para migran, penegakan hukum juga dilaksanakan.
Pada Senin (6/5), Departemen Luar Negeri AS memberlakukan pembatasan visa bagi para eksekutif beberapa perusahaan transportasi Kolombia yang mengangkut para migran melalui jalur laut.
“Perusahaan-perusahaan ini memangsa para migran gelap yang rentan dengan mengoperasikan layanan yang dirancang terutama untuk memfasilitasi migrasi gelap ke Amerika Serikat. ... Pembatasan visa AS mendorong akuntabilitas para pelaku ini dan mengirimkan sinyal bahwa tidak ada yang boleh mengambil keuntungan dari para migran yang rentan - baik penyelundup, perusahaan swasta, maupun pejabat publik,” demikian pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri AS.
Pada tahun 2023, para pejabat Biden mengumumkan pembatasan visa bagi individu yang menjalankan penerbangan charter ke Nikaragua yang dirancang terutama untuk para migran tidak tetap.
Bagi mereka yang tiba di perbatasan AS-Meksiko untuk menyeberang secara ilegal ke AS, seorang pejabat DHS menegaskan “konsekuensi serius,” seperti deportasi bagi mereka yang tidak menggunakan jalur yang sah dan tidak memiliki dasar hukum untuk tetap tinggal.
“Manfaatkan jalur yang sah daripada melakukan perjalanan tidak resmi yang berbahaya... Individu yang mencari perlindungan internasional dan jalur sah lainnya ke Amerika Serikat memiliki banyak pilihan, termasuk pemukiman kembali pengungsi, pembebasan bersyarat kemanusiaan, penyatuan kembali keluarga, jalur tenaga kerja, dan mencari suaka di negara tuan rumah, serta berbagai layanan dukungan lain yang disediakan oleh organisasi internasional dan LSM (lembaga swadaya masyarakat),” ujar pejabat DHS dalam panggilan telepon pada hari Senin.
Para pejabat Biden juga mendesak negara-negara untuk menegakkan hukum perbatasan mereka. Mereka mengatakan bahwa negara-negara seperti Guatemala, Meksiko, dan Panama harus terus bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk merampingkan proses pemulangan dan membantu jika memungkinkan.
Bagi mereka yang dipulangkan dari AS, pejabat DHS mengatakan bahwa mereka “dimasukkan ke dalam program pembangunan lainnya... sehingga mereka dapat mengikuti program pelatihan ulang untuk mendapatkan pekerjaan. Dan benar-benar berintegrasi kembali ke dalam komunitas m
Tugas yang masih harus dilakukan
Di bawah mantan Presiden Barack Obama dan Donald Trump, ada strategi keterlibatan AS di Amerika Tengah yang berfokus pada pilar-pilar yang mirip dengan strategi pemerintahan Biden.
Menghadapi peningkatan tajam migran yang melintasi perbatasan AS-Meksiko pada awal pemerintahannya, Presiden Joe Biden menugaskan Wakil Presiden Kamala Harris untuk memimpin strategi “akar masalah”, dengan mengandalkan investasi Amerika untuk meningkatkan kondisi kehidupan di tiga negara Amerika Tengah yang dikenal dengan sebutan Segitiga Utara: El Salvador, Guatemala, dan Honduras.
Pada bulan Februari 2023, Harris mengumumkan kemitraan publik-swasta yang dikenal sebagai Central America Forward, yang membawa investasi sektor swasta sebesar $5,2 miliar. [my/jm]
Forum