Parlemen Irak gagal menyelesaikan bagian penting UU pemilihan umum yang diperlukan supaya pemilu bisa diadakan bulan Januari.
Anggota DPR terus berunding hari Minggu tapi tidak berhasil membuat trobosan. Kata wakil ketua DPR Khalid al-Attiya, perundingan akan dilanjutkan hari senin.
Wakil presiden dari kelompok Arab Sunni, Tariq al-Hashemi minggu lalu memveto RUU pemilu itu, sehingga rancangan itu harus dibahas kembali oleh DPR.
Al-Hashemi minta supaya warga Irak yang tinggal di luar negeri, yang kebanyakan terdiri dari kelompok Sunni, diberi lebih banyak perwakilan dalam DPR.
Kata anggota komisi pemilihan Iraq, karena sengketa itu, pemilihan umum kemungkinan akan ditunda, kendati UUD dasar mengatakan, pemilihan harus diadakan tanggal 31 Januari.
Karena veto Hashemi itu, DPR punya pilihan untuk mengadakan amandemen atas bagian RUU yang diprotes Hashemi, atau mengembalikannya kepada Dewan Kepresidenan yang terdiri dari tiga orang, dengan kemungkinan akan diveto lagi.///