Utusan PBB untuk Irak mengatakan ia mempunyai keprihatinan sungguh-sungguh mengenai pemilu nasional negara itu bulan Januari.
Ad Melkert mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB hari Senin, keberhasilan tidak dapat dijamin karena parlemen Irak baru seminggu lalu menyetujui undang-undang pemilu yang sudah lama tertunda.
Dewan Keamanan meminta kepada partai-partai politik Irak untuk menunjukkan persatuan nasional sementara pemilu semakin dekat.
Dewan Kepresidenan Irak masih harus menyetujui undang-undang itu yang meratakan jalan bagi pemilu bulan Januari. Penundaan mengancam kemampuan menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwal.
Hari Minggu, wakil presiden
dari golongan Arab Sunni Irak mengatakan ia akan mem-veto undang-undang pemilu
yang baru itu, kecuali kalau perubahan dibuat untuk memberi kepada warga Irak
yang tinggal di luar negeri lebih banyak wakil dalam parlemen.
Sementara itu, polisi Irak mengatakan orang-orang bersenjata yang berpakaian seragam militer membunuh 13 orang sebelum subuh hari Senin di sebuah desa yang mayoritas Sunni di sebelah barat Baghdad.