Organisasi Perburuhan Internasional mengatakan Birma telah sepakat untuk memperpanjang selama setahun lagi persetujuan yang ditujukan untuk menghentikan penggunaan buruk paksa oleh pemerintah militer negara itu.
Perpanjangan itu ditandatangani ketika seorang direktur eksekutif badan PBB itu, Kari Tapiola berkunjung ke Birma. Persetujuan itu memungkinkan para korban kerja paksa dari Birma untuk mengajukan pengaduan mengenai pelanggaran terhadap diri mereka kepada ILOm melalui sebuah kantor penghubung di Rangoon.
Tapiola bertemu hari Selasa dengan Mentri Perburuhan Birma Aung Kyi di Ibukota, Naypidaw.
Kepala ILO mengatakan kepada VOA bahwa keluhan mengenai kerja paksa di Birma biasa terjadi, dan bahwa ia mengadukan kasus enam aktivis perburuhan yang dimasukkan penjara. Ia mengatakan pejabat-pejbat Birma berjanji akan menyelidiki dan melapor kembali kepada ILO.
Para pengecam mengatakan kerja paksa dan buruh anak-anak meluas di pertambangan batu-batu berharga di Birma, sumber utama penghasilan pemerintah. Para aktivis HAM juga menuduh militer memaksa anak-anak untuk menjadi tentara – tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Birma