Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) di Jenewa telah mendesak Birma menghukum mereka yang bersalah dalam penumpasan berdarah terhadap demonstrasi pro demokrasi September lalu. Dalam resolusi yang disetujui hari Jum’at Dewan (UNHRC) juga meminta pemerintah militer Birma mencabut peraturan melarang kegiatan politik secara damai.
Dewan yang beranggotakan 47 negara bermaksud mengirim utusan khususnya , Paulo Sergio Pinheiro kembali ke Birma untuk melihat kemudian melaporkan perkembangan setelah penumpasan bulan September itu. Pinheiro mengatakan kepada VOA pekan ini bahwa ia kecewa dengan reaksi pemerintah Birma atas laporan yang baru diajukan kepada Dewan.
Dalam laporan itu ia mengatakan sedikitnya 31 orang tewas dalam penumpasan tadi lebih dari dua kali jumlah yang diakui pemerintah Birma. Dutabesar Birma untuk PBB, Wunna Maung Lwin mengatakan tindakan Birma melaksanakan haknya menangani situasi rusuh tidak harus dicampur-adukkan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Sementara itu, Pemerintah militer Birma mengatakan pihaknya akan mengadakan lelang besar batu permata meskipun ada himbauan kepada masyarakat internasional untuk memboikot impor batu permata dari Birma. Maklumat yang dimuat dala media pemerintah Birma hari Jum’at mengundang para pedagang ke lelang itu yang diadakan di Rangoon dari tanggal 15 sampai 19 bulan depan.
Birma adalah penghasil utama batu permata maupun juga sumber sampai 90% batu rubi dunia. Lelang batu permata adalah pemasukan besar bagi pemerintah militer Birma. Pemerintah memperoleh sekitar 150 juta dolar pada lelang permata bulan November.
Perusahaan perhiasan dan kelompok hak asasi manusia menyerukan pemboikotan batu permata Birma sebagai protes atas tindakan pemerintah negara itu menumpas demonstrasi pro demokrasi September lalu dan untuk mencegah dana mengalir ke kantong pemerintah tersebut.