Presiden Serbia Boris Tadic mengatakan negaranya siap berkompromi dalam menyelesaikan status Kosovo, tapi tidak termasuk kemerdekaan bagi propinsi itu. Dalam komentarnya sebelumnya Sidang Umum PBB hari ini, Tadic mengemukakan bahwa kepentingan kelompok etnis, termasuk Serbia dan Roma, harus dilindungi di wilayah yang mayoritas penduduknya suku Albanis.
Sebelumnya Presiden Rwanda, Paul Kagame mengatakan kelompok yang berpartisipasi dalam genosida rakyat Rwanda masih terus menyebabkan ketidakstabilan di wilyah tersebut. Kemarin, Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki memberitahu sidang bahwa negaranya berkomitmen untuk menumpas terorisme agar tidak menyebar ke negara lain.
Sementara itu, Mahkamah kejahatan perang PBB telah menegaskan pembebasan dua gerilyawan Albania Kosovo yang didakwa menjalankan kamp penjara selama konflik tahun 90-an di propinsi Serbia.
Dewan banding di Den Haag mendukung keputusan panel lebih rendah yang menyatakan mantan komandan Tentara Pembebasan Kosovo atau Kosovo Liberation Army, Fatmir Limaj dan Isak Musliu tidak memiliki kendali efektif atas kam penjara di Lapushnik, Kosovo tengah.
Kamp itu menahan warga sipil Serbia dan Albania Kosovo yang dituduh bekerjasama dengan Serbia. Pada pengadilan tahun 2005, jaksa penuntut mengatakan para tahanan itu diperlakukan dengan kejam dan 4 diantaranya dibunuh di kamp penjara itu.
Dewan banding juga mendukung keputusan terhadap tersangka ketiga dalam kasus itu. Terdakwa Haradin Bala sebelumnya dinyatakan bersalah melakukan penyiksaan dan pembunuhan di kamp tersebut dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun.