Prancis telah menanda-tangani perjanjian ekstradisi dengan Cina, sekalipun mendapat kecaman dari berbagai organisasi HAM tentang seringnya Beijing menggunakan hukuman mati. Dokumen itu ditanda-tangani hari Selasa sewaktu pertemuan antara menteri Kehakiman Prancis Pascal Clement dan Deputi Menteri Luar Negeri Cina Dai Bingguo.
Parlemen Prancis terlebih dahulu harus meratifikasi pernjanjian tersebut. Clement mengatakan perjanjian itu menjamin bahwa orang-orang yang diekstradisi tidak akan dihukum mati. Perjanjian itu juga mengecualikan ekstradisi bagi kejahatan yang dinilai “berlatar belakang politik” atau “militer.”
Prancis adalah negara Eropa ketiga menanda-tangani perjanjian dengan Cina. Amnesti Internasionak mengkritik perjanjian itu, dengan mengemukakan sistem pengadilan di Cina tidak independen. Mereka juga menuduh pemerintah Prancis mengabaikan hak asasi manusia untuk meningkatkan perdagangan dan hubungan dengan Cina.