Komisi Kepresidenanan Filipina mengatakan, para panglima tinggi militer mungkin bertanggungjawab atas pembunuhan-pembunuhan politik di negara itu. Komisi itu mengumumkan laporan hari ini, yang menyebut mantan Kepala Dinas Anti Pemberontakan Jenderal Jovito Palparan dan beberapa Jenderal lain.
Dikatakan, mereka mungkin telah mengizinkan, membiarkan, atau bahkan menganjurkan pembunuhan-pembunuhan tersebut. Pemerintah mengumumkan laporan itu atas desakan utusan PBB Phillip Alston, yang belum lama ini melakukan penyelidikan atas pembunuhan politik di Filipina.
Philip Alston kemarin menuduh pemerintah Filipina tidak mau mengakui keterlibatan militer dalam pembunuhan-pembunuhan itu. Presiden Gloria Arroyo menyanggah tuduhan itu. Sebuah kelompok hak azasi Filipina mengatakan sekurang-kurangnya 830 aktivis politik, perburuhan, dan hak azasi dibunuh sejak Presiden Arroyo mulai berkuasa pada tahun 2001.
Baik Komisi Kepresidenan Filipina maupun penyidikan PBB tidak menemukan bukti bahwa pembunuhan-pembunuhan itu disetujui secara resmi oleh pejabat pemerintah.