Senat Amerika telah setuju memperpanjang sanksi terhadap Birma karena catatan buruk perlakuan hak asasi manusia pemerintah militer dan kegagalan melaksanakan reformasi demokratis. Para senator hari ini menyetujui perpanjangan tiga-tahun “Burmese Freedom and Democracy Act” tahun 2003 itu. Senator Partai Republik Mitch McConnell mengatakan yang jadi sasaran sanksi adalah apa yang ia sebut “rezim diktator tidak syah yang sekarang ini mencengkam Birma”.
Dewan Perwakilan Rayat Amerika telah lebih dulu mengesahkan rancangan undang-undang serupa. Presiden Bush diperkirakan akan menandatangani rancangan itu menjadi undang-undang. Pemimpin gerakan pro-demokrasi “US Campaign for Burma”, Aung Din, menyambut gembira langkah untuk memperpanjang sanksi itu, dan dia menyerukan agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan lebih tegas dalam menghadapi Birma. Pemerintah Birma belum menanggapi perpanjangan sanksi itu.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan, Menteri Luar Negeri Alberto Romulo tidak akan berusaha menemui tokoh oposisi Aung San Suu Kyi yang ditahan saat dia berkunjung ke Birma bulan depan. Para penguasa militer Birma telah menyekap pejuang pro-demokrasi itu dalam tahanan rumah selama lebih dari 10 tahun. Romulo mengatakan, para pemimpin Birma mengundangnya untuk berkunjung “bulan Agustus” tetapi rinciannya masih disusun.
Romulo mengatakan itu pada pertemuan negara-negara ASEAN di Malaysia hari Rabu. Filipina akan mengambilalih pimpinan bergilir organisasi itu pekan ini. Para menteri luar negeri ASEAN hari Selasa mendesak Birma memperlihatkan “kemajuan nyata” dalam reformasi demokratis dan mendesak pembebasan para tahanan politik Birma.