Menteri LN Hassan Wirayuda akan minta penjelasan kepada Perdana Menteri Australia mengenai pernyataannya bahwa dia akan segera mengkaji sistem pemberian visa kepada pencari suaka. Sebelumnya, hari Senin lalu di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataannya bahwa Indonesia ingin menata ulang sistem kerjasana di bidang pemberantasan imigran gelap dengan Australia, sebab Indonesia sangat kecewa terhadap kebijakan Australia memberikan visa tinggal sementara kepada 42 WNI asal Papua akhir bulan lalu.
Kemarin di Canberra, Perdana Menteri Australia john Howard memberikan pernyataan balasan bahwa pemerintah Australia akan mengkaji ulang sistem pemberian visa kepada para pencari suaka politik. Kata PM Howard, “apapun hasil kajian itu, anda harus yakin bahwa kami akan terus memenuhi kewajiban internasional, tapi kami juga akan mempertimbangkan dengan selayaknya pentingnya hubungan antara Australia dan Indonesia”.
Hari Sabtu ini (8/4) kepada wartawan di istana kepresidenan, Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda mengatakan ”kami akan mempelajari pernyataan dari Perdana Menteri Howard, ada beberapa point dari pernyataan itu yang kami rasa perlu diklarifikasi. Kami akan lakukan itu. Pernyataan perdana menteri Howard itu dibuat dalam konteks wawancara, dan bagi kami memerlukan klarifikasi dan penjelasan dari pemerintah Australia”.
Lebih jauh, Menteri Wirayuda mengatakan, kaji ulang visa itu yang dimaksud Perdana Menteri Howard itu tidak jelas, apakah itu dimaksudkan untuk 42 orang WNI asal Papua yang sudah mendapatkan visa tinggal sementara, atau untuk sistem pemberian visa secara keseluruhan. 42 dari 43 WNI asal Papua yang meminta suaka politik dari pemerintah Australia, saat ini sudah berada di rumah singgah di Melbourne. Pada saat mereka tiba di Melbourne, sejumlah pencari suaka ini dengan bangga membentangkan bendera bintang kejora, bendera dari kelompok separatis Papua.
Sementara, secara terpisah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan anggaran 1,4 milyar dolar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di provinsi Papua. Kata Presiden, dana itu mencerminkan usaha Indonesia untuk memperbaiki taraf hidup warga Papua. Dia juga menyatakan bahwa harus ada kerjasama erat antara pemerintah pusat dan provinsi itu. Presiden SBY mengeluarkan pernyataan tadi Sabtu ini sesudah pertemuan dengan PM Belanda Jan Peter Balkenende, yang mengunjungi bekas jajahan Belanda itu.