Kelompok-kelompok HAM dan partai-partai oposisi di Thailand mengingatkan bahwa rencana otorita berwenang membuka badan baru untuk memberantas penyebaran berita bohong (fake news) di dunia maya bulan depan mungkin akan disalahgunakan untuk menarget dan membungkam pengecam pemerintah.
Thailand bangkit kembali setelah pemerintahan militer selama lima tahun pasca pemilu yang diwarnai kecurangan Maret lalu, yang mengembalikan pemimpin-pemimpin kudeta tahun 2014 ke puncak pemerintahan. Junta militer itu telah menggugat atau menangkap ratusan orang yang memprotes secara damai aturan-aturan yang diterapkan dan mengecam pihak militer, umumnya lewat dunia maya.
Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Buddipongse Punnakanta mengumumkan rencana pembukaan badan itu Agustus lalu, menambahkan Thailand dalam daftar negara di kawasan yang memperkuat upaya melawan berita palsu di dunia maya.
Kantor Berita Nasional Thailand yang dikelola pemerintah kemudian melaporkan bahwa “pusat anti-fake news” itu akan dibuka pada 1 November untuk mengkaji berita-berita meragukan yang ditemuka di dunia maya dan menanggapi berita yang membahayakan keamanan dan perdamaian dengan fakta-fakta yang tepat melalui Facebook, aplikasi pengirim pesan dan situs web khusus. Ditambahkan, “pusat anti-fake news” itu akan memusatkan perhatian pada bencana alam, ekonomi dan keuangan, produk kesehatan dan bahaya yang ditimbulkan, dan kebijakan pemerintah.
Namun partai-partai oposisi dan kelompok-kelompok HAM mengatakan rekam jejak junta militer dan pemerintah yang menggantikannya, yang dipimpin oleh partai pro-militer Palang Pracharath, menimbulkan kekhawatiran.
“Ada kekhawatiran serius bahwa pusat anti-fake news yang diusulkan pemerintah akan menjadi alat sensor baru karena hingga saat ini seluruh operasi berita anti-fake news otorita berwenang Thailand dipusatkan pada pernyataan para pengecam dan pembangkang… dan tidak ada tindakan yang diambil terhadap seluruh bentuk minsinformasi dan kampanye bernada kebencian dari sumber-sumber yang diketahui berhubungan dengan militer dan Partai Palang Pracharath,” ujar Sunai Pasuk, peneliti senior Human Rights Watch di Thailand. (em)