Tautan-tautan Akses

Tren Golput Tidak Menguntungkan Jokowi


Para pendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 (foto: dok). Maraknya tren Golput dalam Pilpres 2019 diduga karena kekecewaan pemilih terhadap kinerja pemerintah dan partai politik.

Kekecewaan pemilih terhadap kinerja pemerintah dan partai politik melahirkan sikap sebagian masyarakat untuk tidak memilih calon yang ada. Mereka disebut sebagai Golongan Putih atau Golput, dan nampaknya semakin popular.

Kolom rohaniawan Katolik, Romo Franz Magnis-Suseno di Harian Kompas 12 Maret 2019 lalu menjadi perbincangan hangat beberapa hari terakhir di media sosial. Dalam tulisannya, Magnis Suseno menyebut seseorang yang sebenarnya bisa memilih tetapi tidak menggunakan haknya itu sebagai bodoh, berwatak benalu, atau secara mental tidak stabil, alias psycho-freak.

Puguh Windrawan, kepala departemen politik di lembaga kajian hukum dan kebijakan Hicon, menganggap itu sebagai sebuah sindiran. Berbicara di Yogyakarta dalam diskusi bersama media, Puguh bahkan menganggap pilihan kata-kata itu sebagai bukan ciri khas tulisan Magnis Suseno. Dia menilai, Magnis Suseno bereaksi layaknya pendukung Jokowi yang lain. Tidak lain karena tren Golput ini merugikan posisi pasangan 01, Jokowi-Ma’ruf.

“Memang ini merugikan pasangan 01, sangat merugikan 01. Memang yang terjadi begini, 01 itu sudah punya ukuran, mudah untuk mengukur kinerjanya. Nembaknya gampang. Sementara 02 itu belum bisa ditembak, karena memang belum bekerja. Jadi susah nembaknya. Jadi wajar jika 01 dan tim kampanyenya reaktif soal Golput ini, mereka sangat reaktif. Dan potensi Golput untuk menggerus suara 01 memang ada,” kata Puguh.

Puguh tidak setuju menyebut mereka yang Golput sebagai bodoh, seperti Magnis Suseno. Hampir seluruh survei menyebutkan, potensi terbesar Golput adalah kaum terdidik dan milenial.

Mereka yang terbuka menyatakan diri sebagai Golput, kata Puguh, memiliki narasi yang baik tentang pemerintahan. Isu yang mereka usung juga menarik, misalnya soal soal pelanggaran HAM yang tidak diusut atau kerusakan lingkungan.

Para pendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 dalam acara kampanye di Makassar (foto: dok).
Para pendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 dalam acara kampanye di Makassar (foto: dok).

Kelompok ini adalah Golput ideologis atau idealis, yaitu mereka yang memutuskan untuk tidak memilih dengan dasar alasan yang kuat. Mereka tidak memilih bukan karena malas, tidak memiliki KTP elektronik, atau berada di luar wilayah dimana dia berhak memilih. Golput kelompok terdidik ini memiliki perhatian besar terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Beberapa yang mengaku terang-terangan sebagai Golput ideologis, bahkan rajin menulis dan cukup popular media sosial.

Puguh justru menyayangkan sikap pendukung Jokowi yang cenderung memusuhi mereka yang Golput. Sikap itu, ujarnya, berdampak negatif bagi jagoan mereka. “Sikap itu kontraproduksi menurut saya, karena dengan reaktif terhadap situasi itu, otomatis gerakan ini akan membesar. Gejala itu hal yabg sangat lumrah,” tambah Puguh.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum Konstitusi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Jamaludin Ghafur setuju bahwa Golput terbesar datang dari kaum terdidik dan milenial. Kelompok ini adalah pemilih yang kritis. Karena itu, tidak serta merta mereka percaya dengan apa yang disampaikan partai politik maupun kandidat yang didukungnya, termasuk para calon legislatif.

Salah satu kekecewaan itu, datang dari mekanisme partai menghadirkan tokoh yang diusung. Pemilih memiliki penilaian sendiri terhadap orang-orang yang dianggap berkualitas. Jika orang-orang itu tidak diusung partai, dan justru menghadirkan sosok lain yang dianggap tidak berkualitas, maka kekecewaan muncul.

Tren Golput Tidak Menguntungkan Jokowi
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:49 0:00

“Ini faktor ideologis dan rasionalitas dalam melihat calon yang ada. Ketika faktor rasional dikedepankan dalam memilh, ada tidak perubahan yang bisa diharapkan dari sosok ini. Ketika pemilih berkesimpulan sosok itu bukan yang terbaik, dan perubahan tidak mungkin bisa terjadi, kesimpulan mereka cuma satu, yaitu datang ke TPS itu buang-buang waktu,” tukas Jamaludin.

Golput bukan berarti tidak menyalurkan aspirasi. Menurut Jamaludin, Golput hanya tidak menyalurkan aspirasi melalui Pemilu, namun mereka bisa melakukan itu melalui demonstrasi, tulisan-tulisan ataupun membuat petisi.

Setidaknya ada dua faktor dalam membangun partisipasi pemilih dalam Pemilu. Faktor pertama adalah administrasi yang dilakukan KPU dan kedua performa partai politik. Keduanya harus dijalankan bersamaan. Meskipun resmi terdaftar sebagai pemilih, kekecewaan terhadap kinerja partai politik bisa menyebabkan seseorang menjadi Golput.

Demikian pula sebaliknya. Jamaludin memberi contoh di DIY, tercatat ada 2.777.614 orang wajib melakukan perekaman KTP elektronik. Dalam hanya 2.731.874 orang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Artinya, dari faktor ini saja, sudah ada 45.740 orang yang tidak memiliki hak pilih dalam Pemilu nanti. Belum lagi, ada sekitar 200 ribu mahasiswa dari luar DIY yang dikhawatirkan malas mengurus syarat pemindahan pencoblosan karena dianggap ribet.

Padahal, kata Jamaludin, besarnya partisipasi akan meningkatkan legitimasi pemimpin yang terpilih melalui Pemilu. Jika dianggap mengkhawatirkan, pemerintah bisa merubah dasar hukum Pemilu. “Indonesia dimungkinkan merubah konstitusi dengan menjadikan pencoblosan bukan sebagai hak tetapi kewajiban. Namun, perlu persiapan jangka panjang karena aturan itu akan diikuti kewajiban pemerintah untuk melayani seluruh pemilih dengan baik. Di Australia misalnya, mencoblos itu diwajibkan. Tetapi sepertinya kita masih jauh dari itu,” tambah Jamaludin.

Tren Golput Tidak Menguntungkan Jokowi
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:49 0:00

Menurut data, jumlah Golput di Pemilu pasca reformasi mengalami naik turun, tetapi cenderung terus bertambah. Pada 1999, angka Golput tercatat 6,7 persen. Lima tahun kemudian meningkat drastis menjadi 15,9 persen. Pada 2009, angkanya membubung tinggi menjadi 29 persen dan lima tahun lalu, turun sedikit menjadi 24,8 persen. Dalam pemilihan kepala daerah, tidak jarang angka Golput justru lebih besar dari calon yang memenangkan kontestasi. (ns/em)

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG