Ribuan orang melancarkan protes di kota-kota di Polandia setelah Presiden Andrzej Duda menandatangani undang-undang reformasi peradilan hukum yang bertujuan mengendalikan pengadilan negara itu, termasuk Mahkamah Agung.
Massa yang berkumpul di luar istana kepresidenan di Warsawa, meneriakkan "Malu", "Bebaskan Pengadilan!" dan "Kami akan Bela demokrasi!"
Organisasi-organisasi hak asasi di Polandia dan Uni Eropa serta negara lain menuduh pemerintah mencoba merusak independensi peradilan. Tetapi partai yang berkuasa mengatakan reformasi itu diperlukan untuk memberantas korupsi dan merombak peradilan yang masih menggunakan sistem ketika negara itu masih komunis.
Awal Juli, sekitar sepertiga dari 73 hakim Mahkamah Agung, termasuk Ketua Mahkamah Agung Malgorzata Gersdorf, dipaksa pensiun dini. Tetapi Gersdorf menolak mengundurkan diri, dan menyatakan masa jabatannya belum berakhir sampai 2020.
Undang-undang yang ditandatangani Presiden Duda, Kamis (26/7), memudahkannya mengganti Gersdorf dengan memungkinkan partai PiS memasukkan hakim-hakim di Mahkamah Agung yang mendukung reformasi.
Komisi Eropa mempertanyakan reformasi peradilan Polandia dan membuka beberapa kasus hukum terpisah.[ka]
