Media pemerintah Tiongkok melaporkan hari Rabu (6/2) bahwa pejabat tertinggi penegak hukum, Meng Surie, mengumumkan bahwa provinsi itu tidak lagi mengirim orang ke kamp-kamp kerja paksa dengan alasan mengancam keamanan nasional, meningkatkan petisi dengan menyebabkan kerusuhan dan menodai citra pejabat pemerintah.
Meng mengatakan orang-orang dalam kamp itu akan dibebaskan setelah menyelesaikan hukuman mereka, demikian menurut Kantor Berita resmi Xinhua.
Sistem kamp kerja-paksa mengizinkan polisi memenjarakan para pengeritik pemerintah dan terdakwa lain sampai empat tahun tanpa peradilan. Para pengeritik mengatakan sistem kamp tersebut sudah usang dan memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia.
Meng mengatakan orang-orang dalam kamp itu akan dibebaskan setelah menyelesaikan hukuman mereka, demikian menurut Kantor Berita resmi Xinhua.
Sistem kamp kerja-paksa mengizinkan polisi memenjarakan para pengeritik pemerintah dan terdakwa lain sampai empat tahun tanpa peradilan. Para pengeritik mengatakan sistem kamp tersebut sudah usang dan memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia.