PM Kamboja Hun Sen menanggapi secara positif surat dari Presiden AS Donald Trump yang mendorongnya untuk mendukung demokrasi, dan memperbaiki hubungan antar kedua negara.
Sebuah surat dari Hun Sen bertanggal Selasa, 26 November 2019 dan disebarkan secara online, Rabu (27/11), oleh sejumlah anggota pemerintahnya, menerima tawaran Trump untuk menghadiri pertemuan para pemimpin Asia Tenggara di AS awal tahun depan, serta tawaran agar tim-tim kebijakan luar negeri kedua negara melangsungkan pembicaraan.
Washington telah lama mengecam pemerintahan Hun Sen karena catatan demokrasi dan HAM-nya yang buruk. Hun Sen, yang telah 34 tahun berkuasa, menuduh AS mengusahakan perubahan rezim untuk mendongkelnya.
Surat Trump tanggal 1 November meyakinkan Hun Sen bahwa AS tidak mengusahakan perubahan rezim di negara itu. Presiden menyarankan Hun Sen untuk mengembalikan Kamboja ke jalur pemerintahan demokrasi.
Hun Sen memiliki reputasi sebagai pemimpin otoriter dan pernah mengatakan, ia ingin menjabat hingga tahun 2028. Ia menumpas para penentangnya, dan menuduh mereka mengupayakan revolusi yang menumbangkan rezim-rezim yang sudah mapan di Eropa Timur, Eropa Tengah dan Timur Tengah.
Ada isyarat-isyarat, Hun Sen kini berusaha memperbaiki citranya. Baru-baru ini, ia membebaskan sejumlah tahanan yang merupakan angota partai-partai oposisi dari penjara.
Hun Sen menghadapi tekanan politik ekstrenal yang menguat setelah pemilu Juli lalu, sewaktu partainya – Partai Rakyat Kamboja – memenangkan seluruh 125 kursi Majelis Nasional. Uni Eropa dan sejumlah negara maju menuduh pemilu itu dilangsungkan secara tidak adil dan tidak bebas karena satu-satunya partai oposisi yang kredibel, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, dibubarkan pada Novembeer 2017. [ab/lt]
