Tautan-tautan Akses

PBB Longgarkan Embargo Senjata di Republik Afrika Tengah


Presiden Republik Afrika Tengah Faustin Archange Touadera menandatangani perjanjian damai antara pemerintah Republik Afrika Tengah dengan 14 kelompok bersenjata di Ibu Kota Sudan, Khartoum, Sudan, 5 Februari 2019.
Presiden Republik Afrika Tengah Faustin Archange Touadera menandatangani perjanjian damai antara pemerintah Republik Afrika Tengah dengan 14 kelompok bersenjata di Ibu Kota Sudan, Khartoum, Sudan, 5 Februari 2019.

Dewan Keamanan PBB, Kamis (12/9), dengan suara bulat memutuskan melonggarkan embargo senjata di Republik Afrika Tengah (CAR), di mana pemerintah menandatangani perjanjian damai dengan 14 kelompok bersenjata.

Resolusi yang dirancang Perancis itu mengatakan ada "kebutuhan mendesak bagi otoritas CAR untuk melatih dan melengkapi pasukan pertahanan dan keamanannya agar secara proporsional bisa merespon ancaman terhadap keamanan semua warga negaranya."

Persyaratan untuk melonggarkan embargo termasuk pembatasan kaliber senjata pasukan keamanan dan larangan penjualan atau pemindahan senjata itu.

Dalam penampilan pertamanya di hadapan Dewan Keamanan, Duta Besar baru AS untuk PBB, Kelly Craft, menentang perdagangan senjata di wilayah tersebut.

"Banjir senjata yang tidak bertanggung jawab ke negara yang sangat miskin dan terpecah belah hanya akan meningkatkan kemungkinan kembalinya pertumpahan darah dan kekerasan yang meluas. Siapapun tidak menginginkan hal ini," katanya.

AS memberlakukan embargo senjata terhadap CAR pada 2013 setelah pemberontak Seleka menggulingkan Presiden Francois Bozize.

Ini menyebabkan pertempuran di antara banyak suku dan kelompok agama. CAR menandatangani perjanjian damai dengan 14 dari kelompok-kelompok itu pada Februari, yang bergabung membentuk pemerintahan baru. [my/pp]

XS
SM
MD
LG