Seorang pejabat senior pemerintah Mesir mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa pemerintah telah memperpanjang tenggat pendaftaran bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dan internasional sesuai keharusan dalam undang-undang pembatasan yang baru atau berisiko dibubarkan.
Undang-undang ini dikecam sebagai cara untuk membungkam kecaman terhadap pemerintah.
Sebelumnya, UU yang diberlakukan pada masa pemerintahan Hosni Mubarak mengharuskan LSM untuk mendaftarkan diri dan memberikan kekuasaan luas kepada pemerintah untuk mengintervensi pekerjaan mereka dalam masalah keuangan dan keanggotaan atau staf LSM tersebut. LSM yang melanggar akan dibubarkan atau diadili.
Khaled Sultan, pejabat di Kementerian Solidaritas Sosial yang berwenang atas LSM-LSM semacam ini, pada Minggu (31/8) mengatakan pemerintah memperpanjang tenggat pendaftaran itu hingga November. Keputusan ini diambil setelah muncul seruan dari LSM-LSM lokal dan internasional yang menilai kebijakan pendaftaran itu menarget mereka.
