Tautan-tautan Akses

Menyejahterakan Negara Paling Miskin dengan Menutup Kesenjangan Energi


Seorang penjaga toko melayani pembeli saat pemadaman listrik di Dhaka, Bangladesh, 1 November 2014.

Negara-negara termiskin di dunia membutuhkan akses listrik untuk keluar dari kemiskinan, menurut laporan PBB.

Dalam laporannya, PBB mendesak negara-negara maju untuk menghormati komitmen bantuan dengan membantu menjembatani kesenjangan energi.

Laporan dari Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan mengatakan 60 persen warga di 47 negara paling miskin di dunia atau sekitar 577 juta orang secara keseluruhan, tidak mendapat akses listrik.

Akses ke pasokan listrik yang stabil sangat penting untuk membantu bisnis di negara-negara berkembang, agar bisa tumbuh.

Lebih dari 40 persen bisnis di negara-negara yang tercakup di dalam laporan, tidak mendapatkan pasokan listrik yang cukup, andal dan dengan harga terjangkau, menurut laporan yang dirilis Rabu (22/11). Mereka melaporkan mengalami pemadaman listrik sebanyak 10 kali dalam sebulan. Setiap pemadaman bisa berlangsung selama lima jam, yang menimbulkan kerugian 7 persen dari nilai penjualan mereka, menurut laporan tersebu.

“Energi sebagai sumber transformasi adalah salah satu isu utama pembangunan ekonomi dan ini yang kami coba menyumbang, khususnya untuk negara-negara paling tidak berkembang, kata Mukhisa Kituyi, sekretaris jenderal UNCTAD, mengatakan kepada para wartawan di Bangkok.

Ada kekurangan pembiayaan sebanyak 1,5 triliun dolar untuk memenuhi target akses listrik universal pada 2030, kata Kituyi.

Menurut laporan tersebut, negara-negara tersebut diperkirakan akan membutuhkan 12 miliar hingga 40 miliar dolar investasi tahunan dan lebih dari tiga kali laju peningkatan akses listrik.

Negara-negara yang disebutkan dalam laporan termasuk 33 di Afrika, sembilan di Asia dan lima di Pasifik Selatan dan Karibia.

PBB mendorong pemerintah di negara-negara tersebut untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang bisa menarik investor dan memperbaiki penggunaan sumber energi mereka. Kituyi mengatakan masih sulit untuk negara-negara tersebut mendapatkan sumber-sumber pembiayaan swasta untuk mengentaskan kemiskinan.

“Dunia sudah mencapai satu titik di mana kita mengatakan bahwa banyak solusi masalah pembangunan yang lebih baik dipicu oleh sektor swasta,” kata Kituyi. “Namun anda tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk negara-negara paling tidak berkembang. Anda tidak menyerahkan masalah ini ke sektor swasta untuk memperbaiki Laos, Bangladesh dan Kamboja.”

Energi terbarukan memiliki potes untuk memainkan peran revolusioner di negara-negara seperti itu. Namun sejauh ini, kebanyakan inisiatif-inisiatif itu masih dalam skala kecil. PBB mendesak agar penggunaan teknologi itu dapat ditingkatkan agar berguna untuk pembangkitan listrik umum. [fw/au]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG