Pada tahun 2020, Mahkamah Agung AS akan memutuskan beberapa kasus yang melibatkan laporan keuangan Presiden Donald Trump dan Trump Organization, atas permintaan Partai Demokrat yang menyelidiki korupsi dan campur tangan asing dalam pemilihan AS. Wartawan Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan kasus-kasus yang melibatkan bisnis presiden dan bagaimana ia mencoba melindungi keuangannya dari pengawasan.
2019 ditandai oleh sejumlah kasus pengadilan yang berupaya mendapatkan akses pada laporan keuangan Trump melalui perintah paksa pengadilan dari Kongres dan jaksa penuntut umum di New York. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung akan meninjau tiga dari kasus-kasus itu, dan sidang dengar pendapat dijadwalkan pada bulan Maret.
Todd Belt, pengajar ilmu politik kepresidenan di Universitas George Washington mengatakan, "Artinya berusaha mencari tahu di mana uang Trump, berapa sebenarnya kekayaannya, mempelajari sekelumit mengenai kebangkrutannya, bagaimana ia melakukan bisnis dan apakah ia jujur dan terus terang kepada rakyat Amerika."
Partai Demokrat yang beroposisi sejak lama menuntut laporan pajak Trump, untuk melihat apakah ia punya konflik kepentingan dari hubungannya dengan tokoh-tokoh asing, apakah ia berbohong pada laporan pajaknya, dan apakah ia akan mengambil keuntungan dari rencana reformasi pajaknya pada tahun 2017.
Sementara itu, gugatan hukum menuduh Trump International Hotel di Washington melanggar anti-suap atau Emoluments Clause.
Robert Weismann dari grup advokasi Public Citizen mengatakan, "Arab Saudi mengadakan acara besar di Trump International Hotel, jadi presiden tahu mereka melakukannya. Hal itu menimbulkan kekhawatiran, sama persis seperti yang menjadi kekhawatiran perancang asli Konstitusi, yaitu apakah pemerintah asing menjilat Presiden dengan memberinya hadiah?”
Ketika menjabat, Trump melanggar norma dan menolak untuk melepaskan diri dari bisnisnya. Ia menyangkal menggunakan jabatan kepresidenan untuk kepentingan pribadi dan terus menggunakan propertinya untuk tujuan politik.
Pada kuartal ketiga 2019 saja, penggalangan dana di properti-properti Trump telah mengumpulkan $125 juta untuk kampanye Trump 2020 dan Komite Nasional Partai Republik.
"Saya punya banyak hotel di mana-mana, dan orang-orang menggunakannya, karena hotel-hotel itu yang terbaik," kata Trump.
Pada bulan September, Trump Organization mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menjual hak sewa Hotel Trump di Washington DC, sebagian karena masalah etika. Tetapi hotel ini terletak di sebuah gedung milik General Services Administration (GSA), instansi pemerintah yang mengelola properti federal. Penjualan itu bisa menciptakan konflik kepentingan lebih jauh. (my/em)
