Tautan-tautan Akses

Kementerian Perdagangan, Polri Perpanjang Kesepakatan Kerjasama


Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Perdagangan pada Senin (8/1) menandatangani kerja sama mengenai penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan. (Foto: VOA/Fathiyah)
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Perdagangan pada Senin (8/1) menandatangani kerja sama mengenai penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan. (Foto: VOA/Fathiyah)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Perdagangan pada Senin (8/1) menandatangani kerja sama mengenai penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan antara Kepala Polri jenderal Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta.

Nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari perjanjian sebelumnya yang ditandatangani pada 4 Januari 2013 dan telah berakhir pada 4 Januari 2018, supaya tetap bisa melindungi konsumen.

Dalam sambutannya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan sektor perdagangan merupakan bidang yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Terlebih dalam konteks global saat ini di mana terjadi pertarungan ekonomi dan bukan lagi pertarungan senjata.

“Negara yang kuat dilihat dari kekuatan ekonominya dan sektor perdagangan merupakan salah satu kunci dalam perekonomian,” tegas Tito.

Ditambahkannya, stabilitas keamanan dan politik saling menunjang dengan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, menurut Tito, Polri tentunya sangat mendukung agar terjadinya iklim perdagangan yang baik dimana ketahanan pangan menjadi kunci utamanya.

"Kami berusaha membantu apa yang bisa kami kerjakan seusia dengan undang-undang, sekaligus juga untuk menjaga terjadinya stabilitas politik dan keamanan. Karena kalau terjadi gejolak ekonomi, ujungnya lari ke sektor keamanan menjadi tugas pokok kepolisian," lanjutnya.

Menurut Tito, satuan tugas pangan bentukan Polri berhasil membantu menciptakan kestabilan harga bahan pokok saat lebaran serta Natal dan tahun baru.

Dia menekankan penegakan hukum dilakukan Polri bukan untuk membuat takut pelaku usaha yang bisa berakibat mengganggu mekanisme pasar.

Pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berterima kasih atas peran besar Polri dalam mengendalikan harga pangan di momen-momen lebaran, Natal, dan tahun baru. Dia berharap kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan Polri dapat terus menjamin kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Enggartiasto mengakui perdagangan secara online sudah meningkat tajam. Karena itulah, dia menegaskan kerja sama dengan Polri sangat diperlukan untuk memberi perlindungan bagi konsumen.

Kementerian Perdagangan Gandeng Polri Buat Amankan Sektor Perdagangan
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:49 0:00

"Karena di sinilah salah satu celah harus diwaspadai masuknya barang-barang yang tidak memenuhi standar atau persyaratan yang berlaku. Kita akan segera mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi," kata Enggartiasto.

Enggartiasto mengaku senang atas langkah proaktif Polri untuk mempersiapkan seluruh personelnya untuk ikut menjaga kestabilan perekonomian.

Terkait harga beras melonjak tinggi di sejumlah daerah, Enggartiasto telah memerintahkan seluruh pasar tradisional di Indonesia mulai besok harus menjual beras Bulog (Badan Urusan Logistik) dengan harga tidak melebihi HET (harga eceran tertinggi). Dia menegaskan tidak ada kekhawatiran pasokan bakal kurang karena persediaan beras Bulog terjamin mencukupi. [fw/em]

Recommended

XS
SM
MD
LG