Para jaksa Korea Selatan berupaya menggeledah Gedung Biru, istana presiden Korea Selatan, Jumat (3/2) sehubungan dengan skandal yang melingkupi presiden Park Geun-hye yang dimakzulkan. Tetapi upaya mereka dihentikan para pengawal keamanan.
Para jaksa membawa surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan pengadilan di kompleks kepresidenan. Namun Gedung Biru menyatakan bahwa meskipun presiden bersedia menyerahkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan lainnya, secara hukum para petugas tidak dapat menggeledah kompleks tersebut karena undang-undang melarang penggeledahan di daerah-daerah di mana ada rahasia militer dan rahasia negara lainnya.
Lee Kyu-chul, juru bicara bagi penuntut khusus, mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan akan mengajukan permintaan resmi kepada penjabat presiden agar bekerja sama karena penolakan Gedung Biru mengenai penggeledahan itu dianggap tidak patut.
Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn menjadi penjabat presiden setelah Park dimakzulkan.
Park dituduh bersekongkol dengan teman lamanya Choi Soon-sil untuk memaksa atau menyuap konglomerat Korea agar mendonasikan lebih dari 65 juta dolar ke dua yayasan meragukan yang dipimpin Choi, sementara pada saat bersamaan menyalurkan sejumlah dana dan proyek-proyek sampingan yang menarik bagi perusahaan-perusahaan yang ia dan teman-temannya miliki. Park dan Choi membantah melakukan kesalahan.
Mahkamah Konstitusi sedang mengevaluasi mosi pemakzulan itu, suatu proses yang dapat berlangsung enam bulan. Jika pengadilan mengukuhkan mosi tersebut, pemilihan presiden baru akan dijadwalkan dalam dua bulan setelah putusan itu.
Pada bulan Desember, Majelis Nasional memutuskan dengan suara berlimpah untuk memakzulkan Park atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan dan melanggar kebebasan pers sehubungan dengan tuduhan skandal memanfaatkan pengaruh kekuasaan yang bernilai jutaan dolar. [uh/as]
