Presiden El Salvador Sanchez Ceren mengatakan ia telah berdialog dengan pemimpin partai-partai politik tentang undang-undang “rekonsiliasi nasional” yang baru setelah Mahkamah Agung menolak amnesti yang mencakup kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada perang saudara tahun 1980-1992.
Presiden Ceren hari Sabtu (23/7) mengatakan undang-undang yang baru itu mungkin akan mengijinkan dilakukannya penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, tetapi juga menjamin mereka yang bertanggungjawab atas hal itu untuk mendapat pengampunan.
Awal bulan ini Mahkamah Agung El Salvador menolak undang-undang amnesti yang diberlakukan pada tahun 1993. Ini terjadi lima hari setelah laporan komisi kebenaran menilai militer adalah pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran besar-besaran yang terjadi semasa perang tersebut.
Sanchez Ceren mengecam putusan pengadilan itu. Ia merupakan bagian dari struktur komando pemberontak Front Pembebasan Nasional Farabundo Marti ketika perang saudara itu terjadi dan sejumlah pakar hukum mengatakan secara teori Ceren harus menghadapi konsekuensi hukum. [em]
