Tautan-tautan Akses

Departemen Dalam Negeri hari Senin (7/8) menghapuskan aturan pengenaan royalti batu bara yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Perusahaan-perusahaan pertambangan mengkritik aturan tersebut karena membebani dan mahal.

Pemerintah Presiden Donald Trump menunda aturan perhitungan royalti pada bulan Februari setelah beberapa perusahan tambang mengajukan tuntutan ke pengadilan federal. Para pejabat kemudian mengumumkan rencana untuk mencabut seluruh aturan tersebut. Pemberitahuan pencabutan diumumkan Senin pada Lembar Perundangan Federal dan berlaku mulai 6 September.

Pencabutan peraturan tersebut akan memberikan `awal baru untuk membuat peraturan perhitungan baru yang lebih bisa diterapkan,’’ kata Menteri Dalam Negeri Ryan Zinke. Ia menambahkan langkah ini juga akan mengurangi biaya-biaya yang harus dibayarkan perusahaan energi yang kemudian dibebankan ke konsumen.

Walaupun begitu, Zinke mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk mengumpulkan setiap dolar royalti yang belum dibayarkan mengingat tanah umum adalah aset milik pembayar pajak dan suku-suku asli Amerika.

Peraturan perhitungan royalti, yang dibuat saat pemerintahan presiden asal partai Demokrat, Obama, bertujuan agar perusahaan-perusahaan batu bara tidak menipu para pembayar pajak untuk penjualan batubara ke Asia dan pasar-pasar lainnya. Ekspor batu bara meningkat tajam sepanjang dekade terakhir bahkan di kala penjualan domestik menurun.

Pembuat undang-undang Federal dan kelompok-kelompok pemantau sudah lama mengeluh bahwa para pembayar pajak kehilangan jutaan dolar setiap tahunnya karena pembayaran royalti batu bara dari penggunaan lahan umum, tidak dihitung dengan benar.

Departemen Dalam Negeri membantah hal tersebut dan mengatakan dalam pemberitahuan bahwa peraturan yang akan segera diberlakukan kembali, sudah berlaku selama 20 tahun dan merupakan metode yang masuk akal, dapat dipercaya serta konsisten untuk menghitung bahan tambang milik pemerintah federal dan suku Indian untuk kepentingan royalti. Buktinya, lembaga itu menunjukkan bahwa aturan jaman Presiden Obama tersebut kemungkinan bisa menaikkan pembayaran royalti sebanyak kurang dari 1 persen.

Peraturan-peraturan yang berlaku sejak tahun 1980-an membuat perusahan bisa menjual batu bara mereka ke perusahaan afiliasi dan membayar royalti ke pemerintah berdasarkan harga penjualan tersebut. Setelah itu, afiliasinya bisa menjual batu bara, biasanya ke luar negeri, dengan harga jauh lebih tinggi. Menurut aturan yang sudah dicabut, besaran royalti ditentukan pada saat kontrak penjualan batu bara tersebut dibuat dan pemasukan dihitung berdasarkan harga yang dibayar oleh pihak luar dan bukan berdasarkan penjualan sementara ke sebuah perusahaan afiliasi. (fw/ww)

XS
SM
MD
LG