Kejaksaan di Timor Timur menyerukan penyelenggaraan sidang terbuka untuk menentukan apakan perintah penangkapan internasional patut dikeluarkan terhadap mantan panglima TNI yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejaksaan menuduh dewan 3 hakim telah menangguhkan pengeluaran surat penangkapan jenderal wiranto karena alasan politik, dan sidang terbuka adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jenderal purnawirawan itu tinggal di Indonesia dan salah seorang calon Presiden. Ia dituduh lalai menghukum atau mencegah kejahatan yang dilakukan oleh orang dibawah komandonya pada waktu menjelang referendum kemerdekaan tahun 1999. Jenderal wiranto membantah tuduhan tersebut. Pada waktu itu, ratusan orang tewas dalam bentrok kekerasan dengan pasukan dan milisi Indonesia.