Presiden Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga telah mengumumkan keadaan darurat, sehari setelah mencetuskan krisis politik dengan memberhentikan parlemen dan memecat tiga orang menteri kabinet senior. Menurut kantor Presiden, Kumaratunga menggunakan wewenang eksekutifnya untuk memberlakukan keadaan darurat, yang memberikan kekuasaan luas kepada pasukan keamanan untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Langkah itu diambil sementara lawan politiknya—Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe—ada di Washington untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Bush. Perdana Menteri telah menuduh Presiden Kamaratunga menyabot proses perdamaian yang ditengahi Norwegia dengan pemberontak Tamil. Namun penasehat tinggi Presiden mengatakan hari ini, tidak akan ada perubahan dalam persetujuan gencatan senjata dengan pemberontak.