AS mengatakan menentang rencana-rencana para warga Iraq yang berada di pengasingan untuk membentuk pemerintahan provisional sebelum jatuhnya Presiden Saddam Hussein. Sebuah majelis faksi warga pengasingan Iraq mengemukakan Kamis kemarin akan membentuk pemerintahan semacam itu. DepLu AS menanggapi, langkah demikian – sebelum negeri itu dibebaskan – akan "merampas hak sebagian besar rakyat Iraq." Rencana AS mencanangkan sebuah pemerintahan militer AS, yang kemudian disusul oleh pemerintahan sipil AS. Pemerintahan tsb akan mengatur negeri itu, sementara PBB membantu membentuk sebuah pemerintahan interim Iraq yang akan mencakup warga Iraq di pengasingan dan rakyat di dalam negeri. Pemerintahan interim inilah yang kelak merupakan inti dari sebuah pemerintahan sipil yang baru.