Pemerintahan Bush menegaskan kepada negara-negara Arab dan Palestina, bahwa kebijaksanaannya mengenai Jerusalem tidak berubah sekalipun Kongres telah menyetujui undang-undang yang tampaknya mengharuskan pemerintah mengakui kota itu sebagai ibukota negara Yahudi. Presiden Bush menandatangani rancangan undang-undang yang memberikan otorisasi pendanaan untuk Departemen Luar Negeri. Namun ia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, pasal mengenai Jerusalem akan dianggap sebagai saran dan bukan keharusan. Jurubicara Departemen Luar negeri mengatakan hari Rabu, Washington tetap berpendapat, status terakhir Jerusalem hendaknya diselesaikan dalam pembicaraan antara Israel dan Palestina. Israel menganggap Jerusalem sebagai ibukotanya. Palestina ingin agar Jerusalem Timur menjadi ibukota negara Palestina dimasa datang.