Seorang pakar hukum PBB menganggap kurangnya kepemimpinan sebagai penyebab luasnya korupsi di pengadilan Indonesia. Param Cumaraswamy mengatakan di Jakarta hari Rabu bahwa ia telah berbicara dengan hakim-hakim dan jaksa mengenai perombakan sistem pengadilan Indonesia. Pakar hukum PBB itu, yang sudah hampir menyelesaikan kunjungan 10 hari di Indonesia, mengatakan mereka mengatakan kepadanya mereka ingin meningkatkan gaji hakim, memberi lebih banyak sumberdaya bagi pengadilan dan menetapkan standard bagi pengacara. Cumaraswamy akan bertemu lagi dengan para hakim, pengacara, Menteri, dan para aktivis anti-korupsi sebelum kunjungannya berakhir hari ini. Ia diperkirakan akan menyampaikan hasil temuannya kepada komisi HAM PBB bulan April. Para pejabat Indonesia mengakui bahwa reformasi memang dibutuhkan, tetapi Cumaraswamy mengatakan pemerintah tidak mengambil tindak kepemimpinan yang diperlukan untuk melaksanakan reformasi tersebut.