Pemerintah Amerika mendukung usaha DK PBB bagi diadakannya perundingan ronde kedua antara PBB dan Irak membahas masalah pemeriksaan senjata pemusnah massal. Resolusi PBB yang dikeluarkan sebelumnya mengatakan, sanksi-sanksi atas Irak akan terus diberlakukan, sampai para pemeriksa senjata PBB bisa memastikan bahwa Irak tidak punya senjata pemusnah masal termasuk nuklir, senjata kimia dan senjata biologi. Sanksi-sanksi itu dikenakan atas Irak setelah Irak menyerbu Kuwait tahun 1990. Sekretaris-jenderal PBB Kofi Annan hari Kamis bertemu dengan menteri LN Irak Naji Sabri membahas soal itu. Irak katanya minta jaminan PBB bahwa pemeriksa senjata itu tidak akan melakukan kegiatan mata-mata bagi Amerika, dan diakhirinya status kawasan larangan terbang di utara dan selatan Irak, yang dipatroli oleh Amerika dan Inggris. Kata Wakil Presiden Irak Taha Yassin Ramadan, Amerika dan Inggris akan menggunakan para pemeriksa senjata PBB itu sebagai dalih untuk melancarkan serangan baru.