Dewan Konstitusional Kamboja telah menyetujui sebuah UU yang melapangkan jalan bagi pembentukan sebuah badan peradilan yang menyelidiki pembantaian masal dan mengadili mantan pemimpin Khmer Merah.
Sebelumnya Dewan ini telah menolak UU yang mirip permulaan tahun ini, karena mengandung unsur hukuman mati, sebuah vonis yang dianggap tidak sah di Kamboja.
UU yang sudah mengalami perubahan ini dan bebas dari unsur hukuman mati, telah diterima secara mutlak oleh Dewan Nasional dan Senat bulan lalu.
Sebelum diteliti oleh PBB, Pangeran Norodom Sihanouk akan memberi persetujuannya lebih dahulu. Khmer Rouge dianggap bertanggung jawab atas kematian 2 juta orang Kamboja selama periode tahun 1975 dan 1979.