Mahkamah Agung Indonesia akan menetapkan Selasa ini apakah akan melarang Golkar, partai politik mantan Diktator Suharto, karena adanya tuduhan bahwa pernah melakukan pelanggaran dalam kampanye pemilihan umum 1999.
Keputusan itu sedianya diumumkan hari Senin , tetapi hakim yang mengetuai sidang, Asma Samik Abrahim, menunda kasus itu satu hari untuk menyatakan duka-cita atas meninggalnya hakim Mahkamah Agung Syafiuddin Kartasasmita.
Beberapa partai kecil dan organisasi-organisasi non pemerintah telah menggugat Golkar, dengan menyatakan bahwa partai itu menggelapkan jutaan dolar dari dana negara dan menyalurkannya ke dana kampanye pemilu.
Partai Golkar mendominasi kancah politik Indonesia dalam masa pemerintahan 32 tahun Presiden Suharto dan masih menduduki tempat kedua dalam jumlah kursi di DPR.