Bakal PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia akan mengajukan susunan pemerintah barunya ke parlemen pekan depan, dan menjanjikan akan menjadi mitra perdamaian bagi rakyat Palestina.
Pejabat Palestina menyambut janji Netanyahu untuk melanjutkan kembali perundingan damai, tapi mengatakan tindakan Netanyahu lebih penting dari pernyataannya.
Kepala perunding Palestina Saeb Erakat mengatakan pemerintah Israel harus membekukan semua aktivitas permukiman di Tepi Barat dan bertekad mengupayakan pendirian negara Palestina yang akan berdampingan dengan Israel.
Netanyahu mengatakan hari ini, pemerintahnya akan menjadi mitra perdamaian, keamanan dan pembangunan ekonomi di Palestina. Komentarnya itu muncul satu hari setelah Partai Buruh yang moderat memutuskan untuk bergabung dengan bakal pemerintah Netanyahu.
Sementara, dalam perkembangan terpisah, dua kelompok HAM mengatakan semua pemain utama di Jalur Gaza – Israel, Mesir, Otoritas Palestina dan kelompok militan Palestina, Hamas – melanggar hak-hak penduduk kawasan itu karena mencegah mereka melintas masuk ke Mesir.
Dalam sebuah pernyataan bersama hari ini, Gisha atau Lembaga Bantuan Hukum untuk Kebebasan Bergerak, dan PHR atau Dokter untuk HAM-Israel, mengatakan, Israel merupakan pihak yang paling bertanggungjawab, namun semua pihak ikut mengakibatkan terus berlangsungnya penutupan penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza dengan Mesir.
Pernyataan itu menyebutkan 1,5 juta penduduk Palestina di Gaza digadaikan dalam negosiasi politik, karena semua pihak mencegah penyeberangan dengan alasan politik, sementara mereka mengabaikan tanggungjawab mereka.
Pintu penyeberangan Rafah merupakan satu-satunya lintasan untuk melewati Israel, yang telah memberlakukan blokade melumpuhkan sejak Hamas menguasai kawasan Palestina itu di tahun 2007.